Ketua DPD RI Bicara Bangun Ekonomi Desa, Bupati Sumba Barat Daya Sampaikan 6 Program

Ketua DPD RI Bicara Bangun Ekonomi Desa, Bupati Sumba Barat Daya Sampaikan 6 Program
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti kunjungan ke NTT

TAMBALOKA,NTT (Wartatransparansi.com) –Mengawali kunjungan kerja hari pertama di Nusa Tenggara Timur, Ketua DPD RI bertemu dengan Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Kornelius Kodi Mete di rumah jabatan Bupati SBD di Tambaloka, SBD, NTT. Selain Bupati, hadir pula Wakil Bupati SBD, Marten Christian Taka dan pimpinan Forkompimda serta para pejabat Kabupaten SBD.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Matalitti yang malam itu didampingi Senator asal NTT, dr. Asyera Respati Wundalero dan Wakil Ketua Komite II, yang membidangi pertanian, perikanan dan perkebunan, Bustami Zainudin, mendorong agar Bupati SBD fokus kepada keunggulan komparatif daerah, yaitu di sektor pertanian dan perkebunan.

“Termasuk bagaimana membangun desa sebagai kekuatan ekonomi. Karena desa sebagai instrumen negara terkecil di Indonesia. Karena bagi kami, para Senator, Wajah dari 34 provinsi. Kalau provinsi maju dan makmur, maka Indonesia juga maju dan makmur. Begitu pula wajah provinsi, tergantung kabupaten/kota, begitu pula kabupaten, tergantung wajah desa,” tukasnya Senin, (22/3/2021) malam.

Maka dari itu, lanjut mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu, penting desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Karena isu strategis daerah saat ini, bukan soal otonomi daerah saja. Tetapi ada tiga isu strategis lain yang tak kalah penting.

“Pertama, percepatan pembangunan di daerah. Kedua, peningkatan indeks kemandirian fiskal daerah dan ketiga adalah kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat di daerah,” urainya.

Oleh karena itu, nanti di Kupang, lanjutnya, DPD RI akan menggelar FGD dengan topik ‘Strategi Peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur’.

Topik ini sangat penting, karena banyak daerah, terutama daerah otonomi baru hasil pemekaran masih berada pada level Belum Mandiri, jika diukur dalam indikator indeks kemandirian fiskal, sambungnya.