Selain itu, kita sudah audiensi dengan Kapolres Mojokerto. Kapolres Mojokerto bilang siap menangani kasus ini dengan serius. Jika Kapolres Mojokerto bisa memberikan kepastian hukum pada hari ini, maka semua banner akan kita lepas meskipun izinnya berlaku hingga tanggal 18 Januari 2020.
“Jadi dua korban ini, bolak balik kesini untuk menanyakan kasus tersebut. Bahkan saat ini, si pelaku (oknum WNA) bisa pulang ke negaranya. Selain menyampaikan aspirasi lewat banner, kita juga menyampaikan aspirasi kita melalui surat dan media,” jelasnya.
Menurut Ki Nono, jika polis masih belum mengambil tindakan terkait laporan 2 korban pelecehan seksual dan dari kami, kita akan menyurati sampai ke Presiden agar hukum di Indonesia ini tidak tebang pilih. Tidak peduli orang asing, saat orang Indonesia bekerja di luar negeri salah sedikit saja banyak yang di hukum mati.
“Dewan Adat Mojopahit berdiri untuk mengembalikan ruhnya tingkah laku Mojopahit. Ketika diinjak-injak, jangan salahkan kami, jika kami bisa lebih brutal dibandingkan LSM,” tutup Ki Nono. (gia)
