BANYUWANGI (Wartatransparansi.com) – DPRD Kabupaten banyuwangi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi atas diajukannya RAPBD Tahun 2021, Selasa (24/11/2021).
Rapat paripurna tetap dilaksanakan secara virtual, dipimpin langsung Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara dan diikuti puluhan anggota dewan dari lintas fraksi.
Sedangkan Bupati Banyuwangi, H.Abdulah Azwar Anas didampingi Sekretarsi Daerah, Mujiono beserta jajaran mengikuti rapat dari Pendopo Sabha Swagata Blambangan.
Pemandangan Umum diawalai dari fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan oleh juru bicaranya, Yayuk Bannar Sri Pangayom menyampaikan, proyeksi pertumbuhan ekonomi kabupaten Banyuwangi antara 4,3 – 5,4 persen, Hal tersebut dibawah tipis proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah pusat yakni 4,5 – 5,5 persen.
Fraksi PDI-Perjuangan meminta kepada semua pihak bisa turut serta untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi kedepan.
“ Pemberian stimulan bagi pariwisata sebagai leading sektor guna menarik sektor-sektor lainnya harus dilakukan sesegera mungkin dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak timbul kluster baru covid-19 , “ ucap Yayuk Bannar dihadapan rapat paripurna.
Terkait dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)tahun 2021 sebesar Rp. 562,7 miliar, F-PDI Perjuangan mengapresiasi eksekutif ditengah pandemi covid-19. Dan untuk belanja daerah, F-PDI Perjuangan meminta eksekutif konsisten dengan RPJMD dan memprioritaskan pada program yang memihak pada kepentingan masyarakat.
“ Dengan adanya berita baik dari pemerintah pusat tentang rencana seleksi guru PPPK,fraksi PDI-Perjuangan meminta eksekutif untuk berupaya agar Banyuwangi mendapatkan kuota yang optimal, “ ucapnya.
Pemandangan Umum fraksi Demokrat yang dibacakan juru bicaranya,Ricco Antar Budaya menyampaikan, prihatin terhadap postur RAPBD Tahun 2021 yang dinilai disusun dengan rasa pesimis sehingga diproyeksikan menurun secara signifikan jika dibandingkan dengan postur APBD perubahan tahun 2020.
Pendapatan daerah di Perubahan APBD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 3,2 triliun, namun ditahun 2021 justru direncanakan sebesar Rp, 2,7 triliun, demikian pula dengan belanja daearah yang diproyeksikan menurun.
“ APBD Perubahan disusun dan disahkan di masa pandemi covid, maka sudah selayaknya APBD Tahun 2021 yang juga disusun dan disahkan dimasa pandemi, minimal postur dan komposisinya sama dengan perubahan APBD Tahun 2020 , “ ucap Ricco Antar Budaya.
Sehingga bilamana eksekutif tetap bersikukuh postur dan komposisi APBD Tahun 2021 tetap diproyeksikan menurun. Maka sama halnya dengan merancang kemunduran pembangunan daerah.
Fraksi Demokrat juga menilai alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi masih jauh dari memadai dan tidak berbanding dengan tema RKPD Banyuwangi tahun 2021.
Hal tersebut terbukti dari alokasi anggaran pada dua sektor basis perekonomian yakni pertanian dan perdagangan pada tahun 2021 juga menurun. Selain itu fraksi Demokrat juga memberikan catatan koreksi terhadap buku RAPBD Tahun 2021 yang dinilai belum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2020.
“ Penyusunan RAPBD yang tergesa-gesa dan terkesan serampangan, malah bisa menimbulkan spekulasi negatif bagi siapapun yang membacanya , “ ucap Ricco.
Pemandangan Umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Anita Rani menyampaikan, pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 4,3 – 5,4 persen, pada dasarnya F-PKB memahami bahwa pemerintah daerah mencoba realistis dalam menentukan target pertumbuhan di tahun 2021.
“ Target tersebut akan menjadi over estimate manakala pemerintah daerah tidak bisa menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan, khususnya konsumsi rumah tangga maupun disisi produksi dan jasa , “ ucap Anita Rani.
Maka dari itu fraksi PKB mendorong pemerintah daerah untuk tersu meningkatkan peranan sektor pertanian yang masih memiliki potensi besar dalam menjaga ketahanan pangan di Banyuwangi.
Selanjutnya berkaitan dengan postur APBD Tahun 2021, khususnya pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 562,7 miliar, pendapatan transfer yang direncanakan sebasar Rp. 2,089 triliuan dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 133,9 miliar.
Fraksi PKB melihat target tersebut sangat realistis dengan mempertimbangkan masih banyaknya resiko yang dihadapi pada masa pandemi covid-19.
Kebijakan belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp. 2,881 triliun fraksi PKB meminta eksekutif agar dilaksanakan secara efektif,efisien dan produktif sehingga mampu mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.
“ F-PKB mengapresiasi langkah pemerintah daerah untuk melakukan re-desain sistem penganggaran dengan pendekatan belanja yang lebih baik dan terfokus pada pelaksanaan program prioritas berbasis pada hasil dan efisiensi kebutuhan dasar , “ ucap Anita Rani.
Usai tujuh fraksi di DPRD banyuwangi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap RAPBD Tahun 2021, rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup. Sesusi dengan mekanisme pembahasan Raperda maka Bupati Banyuwangi akan memberikan jawaban atas PU fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD selanjutnya. (jam)
