Oleh Djoko Tetuko – Pemimpin Redaksi Wartatransparansi
Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memang bukan sekedar administrasi atau mengikuti beberapa prestasi rutin, tetapi provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini, memang mengukir prestasi gilang gemilang.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di tengah-tengah tekanan pada masa pandemi Covid-19, masih memikirkan lembaga mencerdaskan dan memberi kesempatan meningkatkan kompetensi dan profesional, ASN dan seluruh anak bangsa di Jatim, bahkan nasional.
Bertepatan dengan hari pahlawan, 10 November 2020, Gubernur Khofifah meresmikan Command Center dan International Training Class di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim.
Command Center ini diharapkan menjadi bank data pintar secara transparan potensi dan kemampuan SDM ASN di lingkungan Pemprov Jatim secara sistematis, profesional dan proporsional.
Selain itu, Command Center diharapkan menjadi bank data menentukan kualifikasi
ASN Pemprov Jatim. Itu berarti memberikan peluang setiap ASN mendapat kesempatan publikasi secara terbuka.
Gubenrur Khofifah dalam hal ini turut menjaga martabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas SDM ASN (Aparatur Sipil Negara).
Apalagi, menambah kekuatan informasi publik sebagai bagian dari motto kinerja “CETTAR”, meresmikan Gedung Command Center dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), sekaligus melaunching Aplikasi Pengembangan Kompetensi Mandiri (Si Bang Kodir) ASN dan Puspa Raja (Pusat Pembelajaran Jarak Jauh).
Selain itu, Gubernur Khofifah juga melaunching Open Space Training dan International Training Class di BPSDM Jawa Timur, Jalan Balongsari Tama Surabaya.
Bahkan, Gubernur Khofifah selalu mengingatkan ASN, pentingnya merancang keuangan daerah secara CETTAR Cepat, Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif.
Khusus kompetensi ASN yang dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi penunjang yaitu, PAWON (Pelayanan Administrasi WI Online), e-Learning, e-Registrasi, SI-PEKAD (Penjadwalan Kediklatan), Si Bang Kodir (Pengembangan Kompetensi Mandiri).
Selain itu, juga bertujuan untuk menjalankan fungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
