Jakarta (Wartatransparansi.com) – Relawan Benteng Jokowi (Bejo) menilai satu tahun evaluasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) sudah berjalan cukup baik. Dimana ada lima program prioritas pemerintah yang sudah berjalan maksimal dan terus ditingkatkan di situasi pandemi Covid-19.
Diantaranya yang program yang sudah berjalan adalah, Program Pembangunan Sumber Daya Manusia, Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, Menerbitkan UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, Menyederhanakan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.
“Kelima program prioritas ini sudah berjalan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Amin, terus harus ditingkatkan, walau di masa pandemi Covid-19,” kata Jak TW. Tumewan, SE., Ketua Umum Benteng Jokowi (Bejo) saat dihubungi, Jumat (16/10/2020) di Jakarta.
Dalam program prioritas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Jokowi sudah menciptakan para pekerja keras yang dinamis. Angkatan muda pekerja ini akan dicetak SDM Unggul yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jumlah 7 juta angkatan kerja baru.
“Saat ini pak Jokowi sudah merancang dan telah mendata 7 juta angkatan kerja baru yang handal dan memiliki talenta yang bisa bersaing di tingkat global. Terbukti sudah ada 6,5 juta angkatan baru yang masuk di data kartu prakerja, yang akan mendapat bantuan stimulus dari pemerintah,” kata Pak Jak sapaan akrabnya.
Dalam rangka peningkatan SDM Unggul ini tidak dilakukan dengan pola lama, tetapi dengan pengembangan pola baru. Sebagaimana kata Pak Jokowi, Indonesia memerlukan endowment fund yang besar untuk manajemen SDM.
“Pemerintah juga sudah menyiapkan optimalisasi di industri-industri agar terserap tenaga kerja. Dimana juga menggunakan teknologi untuk mempermudah jangkauan ke seluruh negeri, dari kota sampai ke desa,” jelasnya.
Selanjutnya menurut Pak Jak, capain proram kedua yang sudah berjalan, adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Tentu ini untuk mempermudah akses ke kawasan wisata, serta mendongkrak lapangan kerja baru.
“Program infrastruktur berkelanjutan ini sudah berjalan satu tahun ini, dimana untuk mempercepat jalur distribusi dan tentu untuk mengakselerasi nilai tambah perekonomian bagi rakyat,” terangnya.
Pemerintah juga sudah berhasil dengan program UU Cipta Lapangan Kerja, guna memotong segala bentuk kendala regulasi. Pemerintahan Jokowi bersama DPR RI sudah berhasil membuat adalah UU Cipta Lapangan Kerja yang sudah disahkan 8 Oktober 2020 lalu.
“UU Cipta Lapangan Kerja ini menjadi Omnibus law, dimana satu UU Omnibus Law merevisi beberapa UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Termasuk UU yang juga menghambat pengembangan UMKM otomatis berubah,” puji Pak Jak atas komitmen pemerintah.
Pemerintah juga sudah berhasil menjalankan program penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Supaya investasi untuk penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas utama. Pemerintah sudah berhasil memotong prosedur perijinan yang panjang dan ribet.
