“ Bila tidak ada dokumen tersebut,fraksi Demokrat sulit meloloskan rencana penambahan penyertaan modal daerah ke PUDAM , “ tegas Fadhan.
Fraksi Demokrat juga meminta eksekutif untuk segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan covid-19 sebagaimana di amanatkan Inpres No. 6 Tahun 2020.
Pemandangan Umum fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan juru bicaranya, Marifatul Kamilah menyampaikan, fraksinya memberikan penguatan pada kegiatan program yang pro rakyat, inovatif dan terukur dalam menciptkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
“ Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID kami mohon untuk bekerja ekstra dan lebih bersinergi dengan tujuan memastikan dengan benar bahwa kondisi perekonomian di Banyuwangi tidak terlalu terdampak oleh perkembangan situasi perekonomian akibat pandemi covid-19 , “ ucap Marifatul Kamilah.
Fraksi Golkar-Hanura sependapat dngan eksekutif bahwa kebijakan belanja daerah diarahkan pada upaya optimalisasi dan instrumen dalam pencapaian target pembangunan daerah, serta penyesuaian berbagai besaran komponen APBD sejalan denngan dinamika yang terus berjalan.
Dan fraksi Golkar-hanura berpendapat bahwa salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah mengenjot tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan. Mengingat pencairan anggaran yang lambat akan berdampak pada keadaan yang tidak menguntungkan bagi APBD tahun berjalan.
Pemandangan Umum fraksi Nasdem yang dibacakan juru bicaranya, Ratih Nur Hayati menyampaikan bahwa fraksinya memaklumi adanya penurunan estimasi perubahan pendapatan daerah, karena kondisi tersebut sangat realistis ditengah kondisi pandemi covid-19.
“ Fraksi Nasdem minta kepada eksekutif untuk tidak menyerah, namun tetap melakukan inovasi untuk keberlangsungan penanganan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi , “ ucapnya.
Kemampuan belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2020 yang mengalami kenaikan sebesar 0,68 persen jika dibandingkan dengan esimasi belanja sebelum perubahan, perlu dijelaskan prioritas dan pengunaannya sehingga memici kenaikan belanja daerah. Selain itu, fraksi Nasdem juga meminta penjelasan atau alasan apa yang melandasi penambahan penyertaan modal daerah ke PUDAM sebesar Rp. 4,1 miliar.
Pemandangan Umum fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya, Abdul Ghofur menyampaikan apresiasi upaya peningkatan PAD yang dilakukan Pemerintah daerah, namun harus diakui bahwa capaian belum sesuai dengan yang diharapkan.
Fraksi Gerindra –PKS menyarankan Pemerintah daerah mengambil kebijakan dan mencari terobosan untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak dan retribusi. Pemerintah daeraj juga doharapkan lebih cermat dalam menyusun kegiatan prioritas, sehingga refocusing anggaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“ Fraksi Gerindra – PKS berharap realisasi dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD perubahan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi di masa covid-19, serta mempercepat akselerasi menuju kersejahteraan masyarakat , “ ucap Abdul Ghofur.
Pemandangan Umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang dibacakan juru bicaranya, Syarohni menyampaikan, bahwa raperda perubahan APBD tahun 2020 masih menyisakan pertanyaan yang secara orientasi dan argumentatif masih sangat membutuhkan penjelasan.
Permasalahan pokok yang dijadikan dasar P-APBD adalah penjelasan Pasal 154 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara regulatif benar namun secara solutif , apakah sudah merupakan way out atau jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi.
Sementara dalam Pasal 137 pada peraturan yang sama, salah satu indikator menyebutkan bahwa SILPA baru bisa digunakan apabila pembiayaan mengalami defisit anggaran. Pertanyaannya apakah APBD sebelum perubahan mengalami defisit.
“ Selanjutnya fraksi PPP juga mempertanyakan pengalokasiaan penyertaan modal ke PUDAM sampai sejauh mana social effec pada tataran kesejahteraan masyarakat sehingga harus terinsersi bantuan sebesar Rp. 4,1 miliar , “ tanya Syahroni.
Selain hali itu, fraksi PPP juga menyampaikan beberapa permasalahan, diantaranya permintaan penertiban parkir liar karena tidak sejalan dengan diberlakukanya parkir berlangganan, penertiban tambang pasir ilegal serta turunnya produk pertanian seperti beras organik, cabe kecil yang belum mendapatkan erhatian dari pemerintah daerah. (adv/jam)
