SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak meminta agar ketua Golkar Kota Kediri Djuwito, SPd, dalam menyusun kepengurusan periode 2020-2025, figur yang dimasukan hendakanya mencerminkan akar sosial masyarakat sehingga representasi masyarakat muncul dalam kepengurusan nanti.
Boleh saja Ketua terpilih sekaligus formatur memasukan anak, istri, keponakan, misanan, menantu ataupun keluarga yang lain sepanjang bisa menambah kursi di DPRD. Kalau tidak, lalu untuk apa memasuk keluarga sebagai pengurus. Tidak ada gunanya malah sebaliknya menimbulkan konflik di internal partai.
“Silahkan susun pengurus bersama formatur lainya, terpenting adalah siapapun yang ada dipengrus itu harus mampu membawa kemajuan. Kalau tidak, itu menunjukan bahwa Pak Djuwito gagal menjadi pemimpin partai Golkar Kota Kediri,” ungkap Sahat ketika menutup Musda X Partai Golkar Kota Kediri di Kantor Golkar Jawa Timur di Surabaya, Senin (31/8/2020).
Djuwito, SPd, terpilih secara aklamasi sekaligus kali kedua memimpin Golkar. Sayangnya, Golkar Kediri pada Pemilu 2019 lalu hanya mendapat 2 kursi di DPRD yakni Andayani Nur Hidayati dan Yuni Kuswulandari. Pada Pemilu 2014-2019 menempatkan tiga kadernya di DPRD.
Dalam menyusun pengurus jangan tinggalkan hasta karya. Sebab Hasta karya itu banknya kader dan libatkan pengurus kecamatan. Ini supaya tidak menimbulkan kesan ini seleranya ketua. Jangan mengambil orang yang hanya bapak senang, atau untuk mengamankan ketuanya saja. “Ingat DPD Provinsi sudah banyak menerima masukan dari Kediri,” tandasnya
