Oleh : Djoko Tetuko (Pemimpin Redaksi Transparansi)
Gebrakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dengan program pendidikan gratis dan berkualitas dalam bentuk subsidi SPP, baik melalui dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) maupun dalam bentuk BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) melalui APBD Jatim Tahun Anggaran 2020, memerlukan transparansi sebagai implementasi keterbukaan infornasi publik, sesuai amanat Undang undang nomor 14 tahun 2008.
Transparansi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), karena kebijakan itu tidak merata, dimana Gubenur menegaskan bahwa SPP bagi seluruh siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur gratis.
Sementara untuk SMA/SMK swasta, Pemprov hanya memberikan subsidi khusus, sehingga tidak akan digratiskan secara penuh. Dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) baru akan diberlakukan mulai ajaran baru 2020/2021, belum ada kepastian apakah gratis atau subsidi.
Tentu saja karena tiga model berbeda dengan payung hukum berbeda pula; maka sebaiknya mempublikasikan ; (1) SPP gratis untuk SMA/SMK Negeri, masing-masing siswa menerima berapa dari sumber anggaran mana? Sehingga jumlah seluruh siswa SMA/SMK Negeri se Jatim mendapat jumlah bayaran ke sekolah sebagai penganti SPP dapat diketahui sama semua pihak.
Demikian juga untuk SMA/SMK swasta yang menerima subsidi SPP, jumlah siswa se Jatim dan masing-masing wali siswa mendapat keringanan yang sama semua. Sedangkan siswa MAN yang baru dapat program SPP gratis atau subsidi mulai Juli 2020, juga diumumkan kepada publik.
Transparansi SPP gratis dan subsidi ini, akan menjadi semangat bagi para siswa dan orangtua atau wali siswa, sekaligus menjadi program kebanggaan Pemprov Jatim karena program pendidikan gratis atau subsidi berkualitas, benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.
Transparansi SPP gratis dan subsidi ini, membuat sekolah atau madrasah lebih transparan menyampaikan semua program pendidikan secara menyeluruh dengan benar. Sebab, jika tidak jelas dan tegas berapa setiap siswa menerima bantuan SPP gratis dan bantuan SPP subsidi, maka dapat menimbulkan kegaduhan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan penyelewengan model atau modus baru.
