BANYUWANGI (WartatTransparansi.com) – Puluhan para sopir atau pengemudi angkutan logistik yang tergabung dalam solidaritas pengemudi Indonesia (SPI) mendatangi kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Banyuwangi untuk meminta biaya rapid test digratiskan. Senin (29/06/2020).
Keinginan Biaya rapid test digratiskan karena dianggap memberatkan dan menjadi beban para sopir yang akan mendistribusikan barang logistik ke luar pulau Jawa yaitu diantaranya daerah Bali dan Lombok.
Para sopir pun diterima diantaranya oleh wakil ketua DPRD Banyuwangi H.M. Ali Mahrus dan perwakilan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi asisten II Guntur Priambodo, komisi I dan II, ASDP Ketapang – Gilimanuk, Dinas perhubungan Banyuwangi, dan Dinas kesehatan Banyuwangi yang mana langsung bisa dialog bersama bagaimana untuk mendapatkan hasil maksimal terkait biaya rapid tes yang dibebankan oleh para pengemudi logistik.
Pemkab Banyuwangi sendiri ingin berikan gratis biaya rapid tes untuk para pengemudi / sopir yang mempunyai KTP Banyuwangi dan untuk yang dari luar akan diusahakan.
Solidaritas pengemudi Indonesia (SPI) yang dipelopori Apri Tias dewanto S. H. Mengatakan dihadapan beberapa awak media terkait apa yang di diskusikan di ruang DPRD barusan akhirnya tidak ada suatu titik temu cuma mendapatkan penjelasan penjelasan saja, kami kasih waktu 1 kali 24 jam tepatnya besok Selasa jam 15.00 wib.
Apabila besok tidak ada kesepakatan atau keputusan maka kami sepakat semuanya dari solidaritas Pemudi Indonesia (SPI) akan melakukan aksi demo besar-besaran. Saya tidak tahu dampaknya bagaimana nanti, yang penting saya jelaskan seperti itu. karena saya selaku koordinator perwakilan mewakili semua rekan-rekan SPI,” terang jon panggilan akrabnya Apri Tias Dewanto.
Disisi lain salah satu sopir perempuan yang berasal dari Jakarta varely yang biasa dipanggil princess dikalangan teman seprofesi mengatakan kecewa dengan saat ini dikenakannya biaya rapid test untuk bisa menyeberang mengirimkan barangnya.
Padahal menurut ia sebelumnya awal adanya virus korona tidak ada rapid test namun saat sudah masuk new normal malah dibebani biaya rapid test.
Kami tidak menolak untuk dilakukan rapid test kapanpun tapi kenapa biaya dibebankan kepada kami, kenapa baru sekarang takut bisa menyebarkan virus korona kenapa tidak dari awal waktu ada virus tersebut, sudah berapa kali kami mengirim dan balik kirim lagi, seharusnya dari awal kami diperlakukan seperti ini,” ungkapnya dengan nada kesal.
Secara terpisah wakil ketua DPRD Banyuwangi Ali Mahrus ketika ditemui awak media di ruangannya menuturkan kesepakatan tadi sudah kita pahami bersama bahwa pemerintah kabupaten Banyuwangi akan membebaskan biaya rapid test untuk para pengemudi.
Ya pertama niat baik yang bagus Pemda menanggapi aspirasi temen-temen sopir dan siap memfasilitasi rapid test dengan gratis dan itu sudah menjadi jawaban.
Kemudian ketika ditanyakan sampai kapan dan kapan akan dilaksanakan, Informasi yang disampaikan oleh dokter Rio masih pesan, dan ditanyakan lagi pesannya sampai kapan batas waktunya ternyata belum bisa memutuskan Kapan pastinya.
Karena asisten II Guntur Priambodo dan kepala dinas kesehatan Dr Widji Lestariono (red Dr. Rio) tetap tidak bisa menjawab Sehingga bolak-balik komunikasinya di situ dan buntunya di situ,” ujar Ali Mahrus. (Yin).
