“Harapan kami, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat menjangkau seluruh program dan kegiatan pada pemerintah daerah. Di samping itu diperoleh rekomendasi yang konstruktif yang dapat ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bupati Haryanti.
Menurutnya, saat ini Kabupaten Kediri telah menindaklanjuti rekomendasi temuan dari BPK dengan prosentase capaian 94%. Mudah-mudahan, tindak lanjut ini bisa berdampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah yang semakin sempurna.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan daerah merupakan wujud transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Penilaian tersebut didasarkan pada 4 hal, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.
Ucapan syukur juga disampaikan Plt. Inspektur Kabuapaten Kediri, Nono Soekardi, SH. MH. yang turut mendampingi Bupati Kediri. Nono menyampaikan, perolehan WTP 4 tahun berturut-turut ini merupakan bentuk kerja sama yang efektif dan efisien.
“Hal ini menunjukkan penuangan kegiatan di dalam laporan keuangan itu betul-betul sudah transparan. Karena memang untuk memperoleh opini WTP ada 4 syarat, di mana seluruh syarat tersebut sudah dipenuhi oleh laporan keuangan kita. Tentunya ke depan kami tetap berusaha mempertahankannya dengan memperhatikan rekomendasi dari laporan keuangan teman-teman SKPD di tahun 2020 ini,” pungkasnya.(kom/bud
