Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Apresiasi Pemprov Raih Opini WTP BPK

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Apresiasi Pemprov Raih Opini WTP BPK
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua DPRD Sahat Tua Simanjuntak terlibat perbincangan usai penyerahan penghargaan Opini WTP dari BPK,Kamis (18/6/2020)

SURABAYA (WartaTransparansi.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak memberikan apresiasi  kinerja Pemprov Jatim atas keberhasilannya meraih serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Hal itu disampaikan Sahat usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jatim, Kamis (18/6).

Kami mengapresiasi Pemprov Jatim khususnya tim keuangan eksekutif yang dipimpin pak Sekda (Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono), BPKAD dan Inspektorat. Tiga ini yang menentukan bagus tidaknya pembukuan dan laporan keuangan pemerintahan daerah. Tentu juga beserta seluruh OPD dengan kepatutannya memberikan laporan terhadap setiap kegiatan dan sebagainya, ujar Sahat kepada wartawan.

Dengan keberhasilan ini memberikan citra bagus bagi Sekretariat DPRD Jawa Timur. Karena itu juga berarti sistem keuangan di DPRD Jatim juga bagus.  Walaupun ada juga rekomendasi-rekomendasi persoalan di luar DPRD Jatim seperti dana BOS, Bansos.

Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Apresiasi Pemprov Raih Opini WTP BPK
dari kiri : Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak, Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Joko Agus Setiyono dan Sekdaprov Heru Tjahjono, di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (18/6/2020).. (foto/istimewa)

“Ini juga menjadi catatan bagi kita untuk mengawal seperti bansos atau apapun, agar pekerjaan diselesaikan dengan baik dan laporan juga bisa disampaikan dengan tepat waktu. Karena kita punya kewajiban untuk mengawal hingga laporannya tuntas dan paripurna,” tambahnya.

Dalam sidang paripurna di gedung dewan yang dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, pimpinan dan anggota dewan itu, anggota V BPK RI Prof Bahrullah Akbar secara virtual menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK.