Menjawab WartaTransparansi.com Kodrat menyatakan, untuk mendapatkan predikat opini WTP diakuinya memang tidak mudah. Ada beberapa kreteria yang harus dipenuhi diantaranya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan transparan.
“Kami terus berharap Pemprov Jatim mempertahankan atas raihan Opini WTP ini. Jangan sampai lengah dan kendor dalam mengelola keuangan. APBD itu asalnya dari rakyat sehingga penggunaan harus betul betul sesuai dengan peruntukannya ,” tegas wakil Ketua bidang kaderisasi Golkar Jawa Timur itu.
Sementara itu Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI dan juga seluruh aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Jatim. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan komitmen seluruh ASN Pemprov Jatim dalam mengawal pelaksanaan seluruh program pembangunan.
Dia berharap predikat yang diterima ini dapat menambah semangat seluruh jajaran Pemprov untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik lagi.
“Ini menjadi pelecut kami untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Provinsi lJatim. Uang ini milik rakyat, kami akan gunakan kembali ke rakyat dalam bentuk kebijakan danprogram yang pro rakyat,” kata Khofifah.
Penyerahan dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Jatim dengan dihadiri pimpinan DPRD Jawa Timur, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono, para pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim. (min)
