SIDOARJO (WartaTransparansi.com) – Sekjen Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nur Uddin dalam diskusi bertemakan “Kedaulatan Pangan dan Potensi Bisnis Pertanian” yang diselenggatakan Program Studi Kewirausahaan UMAHA, Sidoarjo melalui fasilitas di Zoom Video Conference dan disiarkan live facebook Kewirausahaan Umaha, Kamis (21/5/2020).
Pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir tiga bulan terakhir dampaknya mulai dirasakan petani. Di lapangan banyak produk pertanian yang tidak tersalurkan dan tertahan di gudang.
Ini karena akses distribusi yang mendekatkan pada konsumen perkotaan terhambat
Hal ini disampaikan Sekjen Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nur Uddin dalam diskusi bertemakan “Kedaulatan Pangan dan Potensi Bisnis Pertanian” yang diselenggatakan Program Studi Kewirausahaan UMAHA, Sidoarjo melalui fasilitas di Zoom Video Conference dan disiarkan live facebook Kewirausahaan Umaha, Kamis (21/5/2020).
Menurut Nur Uddin, salah satu solusi yang tepat untuk menggerakkan ekonomi pertanian, yakni dengan melakukan gerakan pangan lokal yang bisa dilakukan dengan membuat pasar produk pertanian tertentu, untuk waktu tertentu yang mendekati konsumen perkotaan dengan daya beli yang cukup tinggi.
“Kebijakan ini akan sangat menolong nasib petani yang kini hanya bisa bertahan,” terangnya.
Dalam seminar online yang diikuti oleh 200 peserta yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat umum, Uddin menceritakan, dari jumlah petani di Indonesia 41 juta, sektor ini menyerap 35% tenaga kerja, namun ironinya kepemilikan lahannya sangat sempit, yakni di bawah 1 hektare dan akses pasar yang lemah.
“Akses pasar sangat terbatas dan pengetahuan dalam menjalankan pemasaran serta import membuat kompetisi makin ketat. Selain itu lemahnya modal dan tidak ada pengolahan pasca panen serta lemahnya akses modal,” katanya.
Selama ini, API memakai model pemasaran bersama untuk memenuhi kualitas, kuantitas dan konyinuitas (K3).
Proses ini memerlukan waktu sekitar lima tahun untuk mempersiapkan model pemasaran bersama, karena di sini ada proses menjaga K3 yang dilakukan oleh komunitas atau anggota organisasi petani termasuk melakukan standarisasi terkait bibit (tanaman), lahan dan perlakuan pasca panen.
