JAKARTA (WartaTransparansi.com) – Pengendalian penyebaran Covid-19 paling efektif adalah unit masyarakat yang paling bawah yakni pada tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), maupun desa adat.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5/2020).
“Laporan yang saya terima dari para Gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak menerapkan PSBB, memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid ini adalah unit masyarakat yang paling bawah,” tutur Jokowi.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada menteri yang terkait dengan dan seluruh kepala daerah untuk memperkuat Gugus Tugas di tingkat RT, RW atau desa atau misalnya di Bali ada Desa Adat.
“Ini penting sekali, ini kunci. Kuncinya ada di sini, Gugus Tugas di tingkat RT, RW, atau desa atau desa adat,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta agar pengawasan protokol kesehatan di klaster industri ditingkatkan lagi.
“Klaster industri perlu dilihat karena ini ada 1-2 yang mulai masuk ke sana,” ungkapnya.
Perkuat Puskesmas
Selain itu, Jokowi juga meminta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus diperkuat untuk uji sampel dan penelusuran kasus Covid-19.
“Kita karena kita memiliki 10.134 Puskesmas di seluruh tanah air dan 4.000 di antaranya adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap,” katanya.
Ia sampaikan juga ada 4.883 dokter praktik keluarga ditambah dengan klinik-klinik pratama yang selama ini melayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Ini betul-betul perlu diefektifkan, sehingga Puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, dalam pelacakan, dan dalam penelusuran kasus Covid yang ada di lingkungan wilayah itu, juga menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG,” ujarnya.
Penyaluran Bantuan
Pada kesempatan itu, Jokowi juga meminta proses penyaluran Bansos Tunai, paket Sembako, serta BLT Desa agar dipercepat dan prosesnya disederhanakan.
“Laporan terakhir yang saya terima, BLT Desa baru kurang lebih 15%, kemudian Bansos Tunai baru kurang lebih 25%. Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya,” ujarnya.
Jokowi minta kalau masih ada masalah pada data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS segera diselesaikan.
“Beri fleksibilitas pada daerah terutama pada pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan sehingga akan memudahkan. Tetapi tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga,” tukasnya. (wt)
