BANYUWANGI – Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi, prihatin dengan turunnya alokasi anggaran pertanian, sebagaimana tercatat dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020.
Pagu anggaran yang disediakan untuk Dinas Pertanian hanya sebesar Rp. 18,7 miliar, turun drastis, jika dibandingkan tahun 2019 yang dialoakasikan sebesar Rp. 78 miliar.
Hal ini terungkap saat rapat pembahasan KUA –PPAS APBD Banyuwangi tahun 2020, antara Komisi II bersama SKPD mitra kerja yakni, Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olaraga, serta Bagian Perekonomian Setda Pemkab Banyuwangi, Senin (14/10/2019) pekan lalu.
“ Komisi II prihatin, Pagu anggaran untuk pertanian tahun 2020 ini kok terjun bebas, hanya 25 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019, “ ucap Ketua Komisi II, Hj.Mafrochatin Ni’mah saat dikonfirmasi Awak Media.
Menurut Ni’mah, sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pengentasan masyarakat pedesaan dari kemiskinan. Lebih dari 60 persen penduduk tinggal di pedesaan, dan sebagian besar dari mereka adalah petani, dengan pendapatan utamanya dari sektor pertanian.
“ Logikanya, anggaran pertanian di Banyuwangi seharusnya naik seiring dengan peningkatan PAD, kenapa ini anggaran yang langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat, dan terbukti PDRB tertinggi ada di pertanian, kok justru anggarannya terjun bebas , “ ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Bnayuwangi ini menambahkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran, sektor petanian dan pariwisata masih menjadi sektor utama yang menopang PDRB Kabupaten Banyuwangi.
Pertanian dan pariwisata masih mempunyai potensi besar untuk dapat berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
“ Komisi II berharap program pertanian bisa ada penambahan alokasi anggaran di APBD tahun 2019, “ ucap Ni’mah.
Selain pertanian, Komisi II juga menyoroti kenaikan pagu anggaran untuk kegiatan pengembangan olaraga rekreasi di Dinas Pemuda dan Olaraga. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan International Tour de Banyuwangi Ijen (ItdBI) tahun 2020 dinilai terlalu besar.
“ Kita tadi juga menyoroti anggaran untuk program kegiatan di Dinas Pemuda dan Olaraga, khususnya penyelenggaraan Tour de Ijen , “ jelas Hj. Mafrochatin Ni’mah.
Penyelenggaraan ITdBI tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5,9 miliar, ada kenaikan Rp. 1,9 miliar dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 4 miliar.
Komisi II minta kepada Dispora untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran ITdBI agar realistis dan proporsional.
“ Kita mendukung penyelenggaraan Tour de Ijen, namun anggaran kalau bisa dikurangi dan dialihkan pada program kewirausahaan pemuda, sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran , “ pungkasnya.
Berdasarkan mekanisme, hasil pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2020 ditingkat Komisi selanjutnya akan di laporkan kepada Badan Anggaran untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (Ari/Adv)
