BANYUWANGI – Penambahan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) melalui APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 jauh berkurang. Komisi IV DPRD Kabupaten Banyuwangi menilai pagu anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan bersifat Top Down, dan belum mengakomodir kepentingan masyarakat.
“ Saya sangat kecewa dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, karena pagu anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan jauh berkurang, ini pakai sistem Top Down, sehingga pengadaan LPJU minim, padahal masih menjadi kebutuhan masyarakat , “ ucap Ketua Komisi IV, Salimi saat dikonfirmasi Awak Media, Kamis (17/10/2019) pekan lalu.
Menurutnya, jika pagu anggaran Dinas Perhubungan dalam APBD Tahun 2020 tidak ditambah. Maka warga Banyuwangi yang berada di pinggiran dan belum tersentuh program penerangan jalan, bisa dikatakan masih belum menikmati adanya listrik didaerahnya.
“ Program Banyuwangi menyala tahun 2020 harus tetap ada, biar ngak menjadi Banyuwangi gelap , “ tegas Salimi.
Salimi menambahkan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dari hasil pencermatan, anggaran Pengadaan LPJU terutama untuk kegiatan pemeliharaan LPJU se Banyuwangi sebesar Rp. 200 Juta dianggap belum mencukupi, karena di Banyuwangi sendiri ada sekitar 29 ribu titik LPJU.
“ Anggaran pemeliharaan LPJU sebesar 200 Juta itu kurang, kalau yang rusak 10 persen saja, sudah 2.900 titik yang harus diperbaiki, apa cukup uang sebesar itu , “ pungkas Salimi.
Untuk selanjutnya hasil rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Perhubungan dalam rangka pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2020 akan disampaikan kepada Badan Anggaran untuk dibahas kembali bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (Ari/Adv)
