Pekan Olahaga Nasional (PON) XX Papua dipastikan digeber 20 Oktober hingga 2 November 2020. Mundur dari jadwal awal yang direncanakan 9-21 September 2020. Dalam perjalanan, memang ada wacana penundaan karena terkendala masalah anggaran dan venue. Tapi, semua pada akhirnya telah diatasi oleh pemerintah. Dan, Jawa Timur pun mendukung sepenuhnya PON Papua.
Meskipun hari H pelaksanaan PON telah ditetapkan, namun ada dua persoalan yang sangat penting yang tentunya harus mendapat jawaban kepastian dari PB PON. Yakni, rencana rasionalisasi jumlah cabang olahraga dan nomor pertandingan, dan masalah keamanan bagi semua kontingen yang akan berlaga di Bumi Cendrawasih itu.
Hingga kini, belum ada kepastian tentang cabor apa saja yang terkena rasionalisasi, dari 47 cabor PON dikurangi menjadi 37 cabor.
Memang, pada 30 Agustus 2019, pihak Kemenpora bersama penyelenggara PON 2020 Papua, dan KONI telah menggelar rapat penentuan jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Rapat digelar di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, pada Jumat (30/8/2019) lalu.
Saat itu, Sesmenpora Gatot S. Dewa Broto menyebut bila PON 2020 Papua hanya akan mempertandingkan maksimal 37 cabor dari 47 yang diajukan. Keputusan ini sebagaimana diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, dengan topik “Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional dan Peparnas Tahun 2020 di Provinsi Papua” pada, Senin (26/8/2019).
Sebanyak 15 cabor yang dicoret dari PON Papua 2020 mendatang adalah Dansa, Ski Air, Gateball, Pentanque, Woodball, Catur, Bridge, Kempo, Wushu, Bola Tangan, Sepak Takraw, Soft Tenis, Aerosport, Balap Sepeda, dan Akuatik (Polo Air).
Hanya saja, Sesmenpora mengatakan bahw pihaknya masih harus menunggu petunjuk dari Gubernur Papua Lukas Enembe, yang akan menyampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang ditembuskan kepada Kemen PMK, kemenpora, bahkan dengan KONI.
Salah satu pertimbangakan rasionalisasi, tak lain untuk meringankan Papua sebagai tuan rumah PON. Tak heran, jika kemudian ada kesiapan Kemenpora membantu angaran peralatan PON, dan bantuan lainnya.
Namun, tuan rumah Papua melalui Plt. Kadispora Papua, Alexander K. Y. Kapisa, menampik telah memutuskan 15 cabang olahraga yang dicoret. Alasannya, Papua belum memutuskannya.
Memang, sehari setelah pertemuan Kemenpora, KONI, dan perwakilan Papua, muncul selebaran yang berisi 15 cabang olahraga yang dipangkas dari PON. Tak hanya nama cabor, juga ada surat dengan kepala surat KONI Provinsi Papua perihal perubahan jumlah cabor PON XX tahun 2020. Surat ditujukan kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, bahwa berdasarkan surat KONI Pusat Nomor 24 tahun 2019 tentang penetapan cabang olahraga, nomor pertandingan dan kuota atlet PON XX tahun 2020, yang semula berjumlah 47 cabor untuk dikurangi menjadi 35 cabor.
Tetapi, surat itu kemudian dipertanyakan Plt. Kadispora Papua. Karena sepengetahuannya, belum ada pernyataan resmi maupun surat dari pemerintahan Papua untuk pengurangan cabor.
Dia pun mengatakan, selebaran surat itu belum jelas. Dan, kalaupun menolak selebaran tersebut, Ketua Badan Penghubung Provinsi Papua ini tak menampik jika sempat ada rapat dengan Kemenpora dan KONI Pusat terkait draf cabor. Tetapi, itu hanya sebagai petunjuk sementara, keputusan resmi kembali kepada tuan rumah. Karena kesanggupan ini berkaitan dengan kesiapan tuan rumah.
Senada, pada 2 September 2019, Menpora Imam Nahrawi saat itu, mengatakan penentuan jumlah cabang olahraga di PON 2020 Papua belum final. Pihaknya bersama penyelenggara PON 2020 Papua dan stakeholder lainnya masih terus mengkaji jumlah cabor ideal yang akan dilombakan. Katanya, masih harus minta pertimbangan PB PON.
Kembali bahwa sukses tidaknya PON XX Papua, tentu tak bisa dilihat dari sisi anggaran semata. Apalagi adanya keistimewaan bantuan yang diberikan pemerintah untuk Papua sebagai tuan rumah. Baik bantuan aggaran penyelenggaraan, dan anggaran peralatan.
Namun, persoalan kedua yang jauh lebih penting, adalah masalah keamanan bagi semua kontingen peseta PON dari berbagai provinsi. Karena seperti kita ketahui bersama, kondisi di bumi Cendrawasih itu sempat mencekam. Tak hanya butuh perhatian seroius, namun harus ada jaminan keamaan bagi semua kontingen untuk berlaga di PON Papua pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Bagaimana kesiapan kontingen Jawa Timur dengan adanya rasionalisasi cabor dan menyangkut keamanan, berikut petikan wawancara KoranTransparansi (wartatransparansi.com) dengan Ketua Harian KONI Jawa Timur, M. Nabil.
Gelaran Pekan Olahraga Nasional Papua 2020 tinggal setahun. Papua pun disebut-sebut sangat fokus dalam menghelat ajang bergengsi ini. Dalam perjalanan, terjadi rasionalisasi jumlah cabang olahraga dan nomor pertandingan. Apakah sudah ada kepastian cabor apa saja yang dirasionalisasi ?
Sejauh ini belum ada surat keputusan resmi dari pemerintah pusat, soal berapa cabor yang akan bertanding, hingga nomor yang akan dipertandingkan.
Saat wacana rasionalisasi mencuat, jelas kami sangat menyayangkannya. Sangat terburu-buru, mengingat pelaksanaan PON tinggal setahun lagi. Bayangin saja, dari 47 menjadi 37 cabor. Padahal, selama ini puslatda sudah berjalan.
Apakah rasionalisasi tersebut merugikan Jawa Timur, dan apa pula dampak ke dalamnya (persiapan cabor yang sudah dilakukan) sejauh ini ?
Meski belum pasti, di antara cabor yang dihapus merupakan lumbung emas untuk kita. Sebut saja selam, sky air, dansa, dan lainnya. Itu kita punya semua. Kalau kemudan dihilangkan, ya gimana lagi.
Jika rasionalisasi tersebut kemudian secara resmi diputuskan oleh pusat, jelas berdampak pada kerugian kita. Tim sudah begitu lama melakukan persiapan dan memakan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi, rasionalisasi itu diputuskan secara sepihak dan tidak ada alasan kuat.
Tetapi, itu semua (rasionalisasi) masih sebatas pernyataan dalam sebuah pertemuan di Kemenpora. Belum bersifat resmi. Makanya, kita bahkan KONI provinsi di luar Papua juga menunggu kepastiannya. Kami meminta agar KONI pusat segera melakukan komunikasi sebaik mungkin dengan KONI provinsi.
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sebuah kesempatan mengatakan, PON dihelat di tiga daerah. Yakni, Kotamadya Jayapura, Kab. Jayapura dan Kab. Mimika. Bahkan Lukas Enembe juga meyakini bahwa kondisi keamanan masih kondusif. Namun, melihat dan mengikuti perkembangan yang terjadi di Bumi Cendrawasih dengan adanya peristiwa mengerikan, apakah itu berdampak pada psikologi atlet, dan langkah penting apa yang akan ditempuh untuk memberikan kepastian kenyamanan dan keamanan kepada kontingen Jawa Timur ?
Prinsipnya, kita dan semua KONI provinsi ingin PON Papua sukses, dan menjadi sukses bersama. PON menjadi media persatuan anak banga, pun sebagai momentum pembangunan dan kesejahteraan orang Papua. Semua ingin menyukseskan PON Papua dengan segala kelebihan dan kekurangannya untuk bersama bergandengan tangan.
Sementara masalah kemanan, tentu butuh perhatian yang lebih serius. Perhatian terhadap para peserta PON yang berdatangan dari provinsi di luar Papua. Perhatian atas keamanan mereka dalam berolaharaga untuk menciptakan dan memberikan prestasi.
Kami sendiri buka pada posisi untuk bisa berbicara masalah itu (keamanan), sebab ada KONI pusat, PB PON, dan tuan rumah. Tugas merekalah memberikan jaminan atau garansi menyangkut keamanan.
Kita sendiri berusaha untuk membuat atlet untuk tetap nyaman dalam menyongsong dan ketika tampil di PON nanti. Kita kumpulkan semua pelatih agar mereka memberikan sebuah keyakinan kepada atlet-atletnya untuk tidak resah, atau takut saat di PON Pupua. Pelath juga harus bisa memberikan kenyamanan kepada atlet bahwa merka akan aman. (wetly)
