“ Pemrov Jawa Timur hanya menfasilitasi saja, sedangkan beban anggaran ada di Kabupaten/Kota,” jelas Yuyun, panggilan akrap Indah Wahyuni.
Dikatakan, dalam rapat itu kami tekankan mulai saat ini harus sudah menyusun anggaran Pilkada. Karena anggarannya relatif besar maka dianggarkan dalam dua tahap yakni melalui PAK (perubahan anggaran keuangan) tahun 2019 dan APBD murni pada ahun 2020 nanti. Dengan begitu, beban Kabupaten/Kota akan lebih ringan.
Kebutuhan angaran tiap daerah bervariasi. Untuk Kabupaten Malang dengan Rp30 miliar sudah bisa melaksanakan Pilkada.
Kota Surabaya tentu berbeda lagi,bisa mencapai Rp 75 miliar. Sumenep karena banyak wilayah kepulauan bisa lebih besar, termasuk Kabupaten Gresik. Belum lagi tingkat kerawanan tiap daerah juga berbeda.
“Untuk urusan keamanan, saya kira Polda Jawa Timur sudah melakukan pemetaan. Ini perlunya rapat persiapan,” ujar wanita bekacamata itu.
Ditambahkan pula, untuk pemprov Jawa Timur karena hanya menfasilitasi saja, anggaran yang dibutuhkan sangat kecil. Paling hanya menyiapkan desk pilkada Jatim. Ini berbeda dengan Pilgub. (min)
19 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada di tahun 2020 diantaranya:
- Banyuwangi
- Kabupaten Blitar
- Kota Blitar
- Gresik
- Jember
- Kabupaten Kediri
- Kota Pasuruan
- Kota Surabaya
- Lamongan
- Malang
- Kabupaten Mojokerto
- Ngawi
- Pacitan
- Ponorogo
- Sidoarjo
- Situbondo
- Sumenep
- Trenggalek
- Tuban.
