Sementara Kepala Dinas Sosial Banyuwangi, Edy Supriyono, MM menyampaikan, Dinas Sosial sudah rutin melakukan update data penerima PKH. Namun hingga saat ini, data penerima PKH antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat masih belum bisa sinkron.
“Se Indonesia data penerima PKH antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat belum bisa sinkron karena banyaknya pertimbangan,” ucap mantan Ka Satpol PP Banyuwangi.
Menurutnya, lambatnya proses validasi data tersebut dikarenakan banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang harus dinilai oleh pemerintah pusat. “Pertimbangannya yang terlalu panjang dari pemerintah pusat, data penerima itu mau dicoret atau tidak, padahal warga kita masih banyak yang belum tercover,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial menghimbau kepada pemerintahan desa untuk rutin melakukan validasi data penerima PKH melalui Musyawarah Desa (Musdes) setiap bulan. Selanjutnya hasil validasi data di Musdes tersebut segera dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.
Edy Supriyono menambahkan, per Januari tahun 2019 ini, penerima manfaat PKH di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 61.988 Kepala Keluarga (KK). Dan pada tahap I nominal yang telah diterimakan sebesar Rp. 16, 1 miliar.
Bansos PKH ini akan diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.
“Harapannya nominal bansos PKH di Banyuwangi trendnya akan semakin menurun dengan adanya graduasi penerima PKH,” pungkasnya. (ari/adv)
