BANYUWANGI – Kunci suksesnya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) adalah data yang akurat, sehingga penyaluran bantuan tersebut bisa tepat sasaran.
Untuk itu, Komisi I DPRD Banyuwangi meminta peran aktif Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa dalam pemutakhiran data penerima PKH.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, SE seusai menggelat rapat kerja bersama Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahah Desa (DPM-PD), serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Banyuwangi.
“Rapat kerja ini menindaklanjuti temuan, informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan data penerima program keluarga harapan yang dinilai kurang update,” ucap Ficky Septalinda, Rabu (20/02).
Ditambahkannya, pihaknya tidak ingin program bantuan sosial dari pemerintah pusat melalui PKH tersebut salah sasaran, hanya karena minimnya validasi data.
Maka dari itu Komisi I akan terus mengawal validasi data secara tuntas, agar tidak ada lagi komplain masyarakat yang menilai program keluarga harapan ini tidak tepat sasaran.
“Urusan validnya data penerima PKH, Komisi I akan kawal secara tuntas, komunikasi dengan Dinas Sosial, DPM-PD dan Bappeda akan intens dilakukan,” ucapnya.
