Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Provinsi Jatim pada 17 April mendatang harus berjalan aman dan demokratis.
Komitmen ini ditegaskannya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Forkopimda yang terdiri dari Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Ketua DPRD Jatim di hadapan sekitar 2.400 orang mulai dari Bupati/Walikota, Dandim, Kapolres, Ketua KPU, Bawaslu, Camat, Danramil dan Kapolsek se-Jatim saat memimpin Rapat Koordinasi/Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2019 di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (4/2).
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini meyakini, situasi politik dan keamanan di Jatim aman dan kondusif, apalagi didukung dengan sinergi kuat TNI dan Polri. Tidak hanya itu, situasi kondusif ini juga didukung mulai dari tingkat kecamatan yakni Camat, Kapolsek dan Danramil hingga sinergi tiga pilar plus di tingkat pedesaan yakni Kepala Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas ditambah dengan tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas).
“Silaturahmi adalah solusi komunikasi terbaik melalui musyawarah mufakat. Sehingga tiga pilar termasuk camat, kapolsek dan danramil adalah kata kunci kesejahteraan mulai di tingkat bawah,” katanya.
Di tingkat provinsi, lanjutnya, Forkopimda Jatim rutin melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat. Untuk itu, ia berharap agar pendekatan ini juga dilakukan oleh camat beserta kapolsek dan danramil, termasuk mendengarkan suara rakyat. Bila suara masyarakat kecil ini didengar, maka nilai keadilan akan tumbuh dengan baik.
“Saya usul masalah yang ada di desa berhenti di kecamatan, jangan dinaikkan ke kabupaten atau provinsi. Agar isu politik tidak menjadi besar, serta bisa melokalisir kasus-kasus yang ada agar tidak menjadi besar,” katanya.
