Jakarta – Kalangan DPR mendukung dilaksanakannya sinergi antar beberapa instansi di Indonesia dalam menjalankan sistem peringatan dini (early warning system) bencana gempa dan tsunami.
Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Agus Hermanto mendapat informasi dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, bahwa selama ini BMKG sudah melakukan berbagai pengembangan dan uji coba sistem peringatan dini terhadap gempa dan tsunami.
“Namun hal tersebut masih sebatas deteksi dini terhadap gempa yang disebabkan oleh gempa tektonik. Sementara gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi berada di bawah instansi lain. Kondisi ini tentu menjadi sebuah hambatan,” ujar Agus usai menerima kunjungan Presiden Direktur PT. Japan Radio Company (JRC), Kepala BMKG, serta beberapa pakar dan ahli bidang kegempaan dan tsunami, di ruang rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dilanjutkan legislator Partai Demokrat ini, dengan kondisi wilayah Indonesia yang berada di cincin api atau ring of firedengan banyak gunung berapi, serta berada di atas pertemuan tiga lempeng aktif bumi, maka saat ini memang dibutuhkan sinergi antar instansi terkait, seperti BMKG dan instansi lainnya dalam menjalankan sistem peringatan dini bencana gempa dan tsunami.
Meskipun sejatinya yang terbaik adalah menggabungkan kedua hal tersebut dalam sebuah institusi yang sama.
“Menurut saya yang terbaik memang menggabungkan kedua tugas, baik penanganan bencana gempa karena tektonik yang kini menjadi tugas BMKG, dengan penanganan gempa vulkanik di bawah satu instansi yang sama. Namun, dikatakan sudah disiapkan sebuah Perpres (Peraturan Presiden) yang bentuknya sinergi antar pihak terkait.
Karena semuanya terjadi dengan sangat cepat, kalau ambil dulu data di instansi lain, tentu terlambat dalam pelayanan. Oleh karena itu, sinergi dalam faktual dan aktual sangat diharapkan,” papar Agus.
Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan, dalam menjalankan sistem peringatan dini terhadap bencana gempa dan tsunami, pihaknya terkendala kepada tugas dan wewenangnya.
Pasalnya selama ini BMKG sebatas menangani kegempaan tektonik. Sementara tsunami yang dipicu oleh gempa vulkanik atau longsor laut akibat aktivitas vulkanik itu berada di bawah instansi lain.
Namun diakuinya, saat ini pihaknya sudah membuat sebuah sinergi dengan instansi lain, yakni lewat data dan mesin.
“Jadi antar kepala badan belum bicara, tapi mesinnya sudah bersinergi. Sinergi sudah berjalan antara BMKG dengan BNPB, dan BMKG dengan Kementerian PUPR. Dan kami saat ini sedang berproses untuk mensinergikan data pantauan gunung api untuk masuk dalam sistem kegempaan di BMKG.
Seperti yang sudah dilakukan Jepang, dimana dalam BMKG Jepang ada satu departemen khusus yang memantau keduanya, baik gempa tektonik, sekaligus gunung berapi,” ungkap Dwikorita. (rom)
