Untuk meningkatkan standardisasi lulusan SMK di Jatim, lanjutnya, Pemprov jatim juga membentuk 320 SMK Lembaga Sertifikasi Profesi-1 (LSP-1), melakukan sertifikasi kompetensi bagi 80 ribu siswa SMK, assessor LSP-1 bagi 1.500 guru produktif SMK dan melakukan uji kompetensi terhadap 1.600 guru produktif SMK.
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim juga melakukan kemandirian dalam pengelolaan keuangan SMK dengan membentuk SMK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, saat ini di Jatim ada 20 SMK mandiri dan berdaya saing. Dengan sistem ini, maka pendapatan SMK tersebut dapat menjadi remunerasi bagi guru-gurunya.
SMK BLUD ini misalnya SMK bidang otomotif dapat membuka bengkel untuk masyarakat umum yang lokasinya di pinggir jalan, jadi sekaligus mengajari siswa SMK berinteraksi dengan pasar dan melayani konsumen, katanya.
Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berharap agar program vokasi ini dapat terus berjalan. Apalagi, salah satu dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui bidang pendidikan. Ini sesuai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, katanya.
Sebelumnya, Ketua DPD Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro (IKA Undip), Dr. Herry Lesbijanto mengatakan, melalui seminar nasional ini diharapkan mampu menghasilkan masukan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentang pembangunan SDM di Indonesia. Melalui seminar ini, diharapkan tercapai solusi ideal sebuah pembangunan SDM yang berorientasi revolusi industri 4.0.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan, era revolusi industri 4.0 memberikan sebuah tantangan dan peluang. Apalagi ke depan Bangsa Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Untuk menghadapi hal tersebut, Presiden Jokowi juga sudah memulai program peningkatan daya saing dengan peningkatan SDM yang ditandai dengan penetapan roadmap-nya tahun 2018 lalu.
Menurutnya, dalam APBN 2019 ini juga telah dianggarkan peningkatan investasi dan daya saing melalui peningkatan SDM. Pemerintah juga telah menetapkan lima prioritas program untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Langkah ini dilakukan agar pada tahun 2030 mendatang, Bangsa Indonesia memiliki daya saing di bidang industri.
Ditambahkannya, kondisi saat ini dari sekian banyak UMKM di Indonesia, belum semua menggunakan sistem online dan mampu memasarkan produk lokal. Hal ini menjadi tantangan ke depan, bagaimana menggunakan atau memasarkan produk lokal, serta tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing.
Saya harap ini bisa menjadi peluang dalam bonus demografi di masa yang akan datang, pungkasnya. (fir)
