“Pemprov Jatim juga melakukan operasi pasar mandiri, dengan harga jual menyesuaikan atau di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi),” terang orang nomor satu di Jatim ini sembari menambahkan stakeholder yang rutin melaksanakan yaitu Perum Bulog, PT. Kebon Agung, PT. Wonokoyo, dan APRINDO.
Dalam rangka efisiensi distribusi barang, Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan bukalapak. Lewat kerjasama ini, akan memotong rantai dan biaya distribusi, mempermudah perolehan bahan kebutuhan pokok, dan harga barang lebih terjangkau. “Saat ini sudah ada sekitar 18 ribu IKM di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam marketplace bukalapak, kedepan akan kita tambah 9 ribu untuk di luar Surabaya Sidorajo,” terang Pakde Karwo.
Di akhir, Pakde Karwo meminta adanya otoritas yang jelas terkait komponen yang menyebabkan inflasi di Jatim, khususnya dalam hal kebijakan pemerintah atau administired price.
Selain itu, inflasi juga dikarenakan core inflation dan komponen volatile food.
“Sistem pengaturan stok harus diatur betul, misalnya beras di bulan September stok di Jatim harus diatas 1 juta ton. Lewat metode ini maka inflasi di Jatim akan terus terkendali,” pungkasnya.
Inflasi Jatim Selalu di Bawah Nasional
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jatim Difi Ahmad Johansyah mengatakan, nilai inflasi di Jatim selalu lebih rendah di bawah nasional. Pada tahun 2018 inflasi Jatim sebesar 2,86 sedangkan nasional 3,13. Bahkan, Provinsi Jatim kerap menjadi rujukan bagi provinsi lain.
“Berkat kepemimpinan Gubernur Jatim Pakde Karwo inflasi Jatim selama 5 tahun terakhir ini sangat baik dan selalu di bawah nasional,” ungkapnya.
Difi sapaan akrab Kepala Perwakilan BI menjelaskan, selama lima tahun kedepan banyak yang harus disiapkan untuk mengendalikan inflasi di Jatim. Diantaranya yakni peningkatan nilai tambah di petani, integrasi hulu hilir dalam supply chain, serta penggunaan finance technology di sektor pertanian. (min/fir)
