Surabaya – Bahaya faham liberalisasi yang masuk di Indonesia mengakibatkan banyaknya masyarakat kecil kalah dalam pertarungan di pasar global.
Melihat kondisi tersebut, Jatim menerapkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai wujud dari Working Ideology Pancasila. ungkap Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menjadi Keynote Speaker pada pelantikan DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jatim Periode 2018-2020 di Kantor GMNI Wisma Marinda Surabaya, Sabtu (19/1).
Dikatakannya, ekonomi kerakyatan merupakan basis dari kekuatan yang bersumber dari rakyat sebagai wujud konkrit dari implementasi dalam Working Ideology Pancasila.
“Perkembangan yang serius saat ini adalah menerjemahkan konsep ideology menjadi implementasi. Sehingga ekonomi kerakyatannya dirasa sepi dan tagline nya masih menjadi sebatas pidato semata,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Pakde Karwo sapaan akrabnya membawa konsep ekonomi kerakyatan diterapkan di provinsi ujung timur Pulau Jawa ini.
Menurutnya, kesalahan berfikir yang seringkali terjadi dari pemerintah yakni memaksakan atau merumuskan program bagi masyarakat miskin tanpa melibatkannya. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak terjadi di Jatim yang sejak awal telah mengedepankan konsep partisipatoris di setiap pengambilan keputusan atau kebijakan.
