KEDIRI – DPRD Kota Kediri mendesak agar ada evaluasi kinerja pada BPR Kota Kediri, sebagai upaya penyelamatan. Bahkan, jika perlu dibentuk Pansus sebagai upaya penyelesaian persoalan yang terjadi dalam tubuh PD BPR Kota Kediri.
Desakan ini, dilontarkan dalam rekomendasi Komisi yang diserahkan ke Badan Anggaran ( Banggar) DPRD Kota Kediri. Anggota Banggar DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan, membenarkan, jika ada rekomendasi dari komisi diserahkan ke Banggar. Dan, ini akan menjadi catatan yang tidak terpisahkan pada APBD 2019.
Kendati demikian, Yudi Ayubchan enggan membeberkan arah merekomendasikan adanya Pansus kinerja PD BPR. Menurutnya, persoalan yang terjadi di BPR merupakan ranah Komisi B.
“Yang memahami kondisi BPR Kota Kediri adalah Komisi B, yang jelas rekomendasi ini sudah menjadi catatan Banggar pada Pemerintah di APBD 2019″ujarnya, Jumat (18/1/2019).
Ditempat terpisah, Ketua Komisi B, Nurudin Hasan, membeberkan banyaknya persoalan yang terjadi ditubuh PD BPR Kota Kediri. Dari mulai tingginya NPL dan kinerja yang kurang bagus.
“NPL sejak september 2018 untuk netto 46 persen, sedangkan bruto mencapai 54 persen, dengan rincian kredit macet 14 miliar, kurang lancar 1,1 miliar dan diragukan 1 miliar ” terangnya.
Menurutnya, selain NPL yang terus meningkat dari banyaknya terjadi persoalan pencairan yang dinilai fiktif ataupun kredit yang seharusnya tidak bisa dicairkan, namun dipermudah sehingga bisa cair.
“Hal ini juga yang menjadi penyebab tingginya kredit bermasalah, karena terlalu gampang memberikan kredit” imbuhnya.
Untuk itu, Nurudin beranggapan, evalusi kinerja pada PD BPR ini harus mengevalusi keseluruhan, tidak hanya pada posisi puncak.Karena, penyakit yang terjadi pada BPR Kota ini cukup akut.
“Percuma jika hanya mengevaluasi posisi puncak, ini butuh revolusi dalam tubuh PD BPR Kota Kediri” pungkasnya. (bud)
