Sumenep – Pengangkatan pegawai harian lepas (PHL) di lingkungan pemerintahan Kab. Sumenep menuai masalah dan dipastikan akan berpengaruh pada anggaran APBD.
Bahkan disalah satui nstansi tertentu, jumlah PHL mleibihi jumlah ASN. Ini temuan Front Pejuang Masyarakat Jawa Timur (FPMJT) Sumenenp Bamban Supratman kepada wartaTransparansi.com, Kamis (10/1/2019)
Menurut Bambang, Banyaknya Pegawai Harian lepas (PHL) di lingkungan pemkab Sumenep, juga tidak diimbangi dengan volime pekerjaan. Praktis mereka hanya sekedar datang, lalu absen dan ngobrol. Badaya ini tidak mencerminkan produktivitas.
FPMJT menemukan ada seorang PHL di salah satu instansi wewenangnya melebihi ASN. Banyak diantara mereka mengelola anggaran yang bersumber dari APBD kabupaten.
Patut dipertanyakan apakah seorang PHL itu punya wewenang memegang kebijakan di Instansi tersebut. ucap Bambang Supratman.
Selain itu sambung Bambang, Honorarium perbulan yang diterimanya PHL itu bersumber dari mana, mengingat jumlah PHL yang cukup banyak, bahkan informasi yang diterimanya bervariasi dari angkatan lama dan baru jadi kisaran Rp. 600 ribu sampai 700 ribu perbulan. Pungkasnya.
Sementara Plt. Badan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset Daerah (BPPKAD) kab. Sumenep, Imam Sukandi, belum bisa memberikan komentar terkait pemberitaan ini, di kompirmasi melalui watshafnya cuma di baca namun belum ditanggapi. (sal)
