“Pada konteks kasus Uighur, kita harus bersikap secara tegas. Hal ini untuk membuktikan bahwa kita konsisten dengan politik luar negeri yang bebas aktif dan kita memiliki kedaulatan sikap di dunia internasional,” tegasnya
Legislator dapil Kalimantan Selatan ini berharap Presiden Joko Widodo dan Kementerian Luar Negeri harus berperan aktif memainkan diplomasi internasional untuk membantu etnis Uighur terbebas dari pelanggaran HAM
“Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia memiliki beban moral untuk melakukan advokasi terhadap sesama, apalagi motif pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan karena persoalan agama,” tandasnya. (rom)
