Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan bahwasanya kedaulatan Negara Indonesia ada di tangan rakyat. Untuk itu, ketika rakyat meminta informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan jalannya pengelolaan negara ini, badan publik wajib untuk menginformasikanya semaksimal mungkin.
“Pemerintah atau badan publik hanyalah penerima amanah. Untuk itu, Informasi harus disampaikan semaksimal mungkin kepada masyarakat selaku pemberi amanah,” kata Kharis saat menjadi pembicara pada dialog publik bertema ‘Potret Keterbukaan Informasi Publik 2018’ di Media Center, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Kharis menambahkan, setidaknya ada prinsip-prinsip dari negara ini yang akan dimengerti oleh masyarakat, apakah pemerintahan atau badan publik yang memegang amanah itu sudah menjalankan tugasnya mengelola negara dengan baik. Bahkan sengketa-sengketa aduan terkait badan publik yang tidak transparan, seharusnya sudah tidak ada lagi.
“Idealnya KIP (Komisi Informasi Publik) berhasil dan sukses bilamana tidak ada sengketa. Dalam hal ini badan publik telah transparan memberikan informasi tanpa terlebih dahulu dipinta, apalagi disengketakan,” terang legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
