Pakde Karwo Berbagi Strategi Sukses Tingkatkan Perdagangan Antar Daerah

Pakde Karwo Berbagi Strategi Sukses Tingkatkan Perdagangan Antar Daerah
Pakde Karwo Berbagi Strategi Sukses Tingkatkan Perdagangan Antar Daerah

Strategi selanjutnya adalah melakukan optimalisasi Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (SIPAP). Sistem tersebut memberikan input data dan informasi perdagangan antar provinsi. Sedang outputnya adalah memberikan informasi barang masuk-keluar secara real time, sekaligus memetakan potensi dan kebutuhan antar daerah.

”Outcome-nya adalah daerah dapat mengetahui komoditi subtitusi impor bahan baku atau penolong,” katanya.
Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan, strategi berikutnya adalah memperkuat ekonomi digital menyambut revolusi industri 4.0. Salah satu langkahnya dengan menghadirkan digital economy smart system, seperti e-raw material untuk memperkuat Smart Industri. Lalu Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (SISKAPERBAPO) untuk memperkuat Smart Perdagangan.

“Kami juga telah membuat marketplace yang berfungsi sebagai bridging IKM Jatim terhadap marketplace berskala nasional, seperti bukalapak. Kerjasama dengan bukalapak juga telah dituangkan dalam MoU, salah satu poinnya adalah untuk meningkatkan kualitas, potensi, dan mengakomodasi produk IKM kami, serta memperkuat UKM ritel di Jatim dengan membuka Warung Bapok,” tambahnya.

Gubernur yang telah memimpin Jatim selama dua periode ini menambahkan, Pemprov Jatim akan terus memperkuat digital marketing bersama bukalapak. “Saat ini sudah ada 1.294 IKM yang menjadi pilot project bersama bukalapak. Kami menargetkan ada 270.000 IKM yang menyusul bergabung.

Potensi ekonomi digital ini sangat besar, sebab jumlah UMKM di Jatim mencapai 12,1 juta,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta, H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. mengatakan, salah satu upaya peningkatan perdagangan antar daerah dapat dilakukan melalui kerjasama pertukaran informasi terkait ketersediaan komoditas strategis nasional. Informasi tersebut harus tersedia dalam aplikasi yang bisa diakses oleh setiap daerah.

“Jadi seluruh daerah, mulai provinsi, sampai kabupaten/kota memiliki informasi produksi komoditi, harganya, dan ketersediaannya. Dengan informasi itu, kita bisa dengan cepat mengetahui dan memanfaatkan kelebihan produksi dari suatu daerah untuk dikirimkan ke daerah yang kekurangan. Ini akan sangat membantu untuk mengatasi problem demand and supply yang muncul,” katanya.

Rapat kerja APPSI yang berlangsung selama tiga hari (5-7 Desember 2018) ini dihadiri pula oleh Ketua Dewan Pakar APPSI Prof. Rya’as Rasyid, anggota Dewan Pakar APPSI, Dr. Aviliani SE, M,Si (min)