Lebih lanjut disampaikannya, etika dan integritas dalam birokrasi, terutama dalam memberikan pelayanan publik wajib diutamakan. Sedang untuk persoalan leadership kolaboratif, Pakde Karwo berharap agar bisa menggunakan manajemen kolaboratif. “Artinya jika ada permasalahan atau ketidakcocokan bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat, jelasnya.
Sementara untuk mendukung peningkatan SDM di 2019 mendatang, secara khusus, Pakde Karwo meminta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jatim memberikan tambahan muatan lokal sebagai materi diklat. Seperti perkembangan cyber technology.
Selain itu, sebut Pakde Karwo, Pemprov Jatim juga akan melakukan beberapa upaya peningkatan kualitas SDM, seperti menerapkan dual track strategy yang meliputi sektor formal dan strategi non formal. Tidak saja untuk penempatan SDM di dunia kerja, tetapi juga dalam rangka menciptakan wirausaha-wirausaha yang punya daya saing. (min)
