Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo menawarkan sebuah solusi dimana Gubernur terpilih tidak bisa melaksanakan program programnya karena anggarannya belum masuk dalam APBD 2019/2024.
Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur terpilih, yaitu Bu Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak,untuk segera mengajukan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) setelah sebulan resmi dilantik menjadi Gubernur.
Hal ini mengingat APBD sudah disahkan pada masa periode Gubernur yang lama. Tawaran ini supaya Gubernur terpilih nantinya bisa melaksanakan program program pembangunan secara maksimal. tegas Pakde Karwo.
Atas usulan Gubernur Soekarwo yang disampaikan pada saat sidang paripurna DPRD Jawa Timur dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi fraksi, Sahat Tua Simanjuntak, Ketua Fraksi Partai Golkar, ketika dimintai tanggapannya, merespon positif.
Fraksi Golkar sangat setuju dengan usulan Pakde Karwo. Ia mengatakan, ini sebuah usulan yang bagus dan Fraksi Golkar akan dukung. Namun harus merujuk pada peraturan yang ada.
Ini ada problem konstitusi . Gubernur terpilih periode 2019-2024 tidak bisa melaksanakan program programnya karena APBD sudah disahkan lebih dulu. Tapi itu bisa dilakukan oleh Bu Khofifah-Mas Emil Dardak dengan mengajukan perubahan RPJMD. RPJMD itu haknya Gubernur terpilih.
RPJMD itu berlaku selama 5 tahun. Dan itu menjadi pintu masuk melakukan perubahan anggaran,PAK.
Menurut Sahat, Fraksi Golkar akan mendukung Gubernur Bu Khofifah segera mengajukan perubahan anggaran yang harus diputuskan melalui Properda (Program Peraturan Daerah). kata Sahat Simanjuntak kepada wartawan di kantor FPG DPRD Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).
Dengan mengajukan RPJMD,maka Gubernur Jatim yang baru dilantik bisa segera membuat P-APBD Jatim 2019 sehingga program-program yang ada di RPJMD bisa dialokasikan dalam APBD Jatim tahun berjalan.
“Tanpa ada usulan dari properda maka kita akan sulit memasukkan perda-perda yang baru karena kita sudah sepakat setiap Raperda yang dibahas dalam satu tahun itu harus dibahas lebih dulu oleh Properda,” tegas Sahat.
Ia juga berharap dalam penyusunan RPJMD Jatim 2019-2024, Gubernur Jatim terpilih bisa melanjutkan filosofi yang digunakan Pakde Karwo meminjam istilah Ketua FPG DPRD Jatim yaitu The Winner Is Not Take All, The Winner Don’t Take It All (Pemenang itu tida mengambil semuanya).
“Artinya dalam menyusun RPJMD, Pakde Karwo dulu juga mengajak DPRD Jatim sehingga demikian RPJMD Gubernur Jatim itu menjadi bagian dari program yang dilaksanakan anggota DPRD Jatim. Karena Khofifah diusung Partai Golkar, maka diminta atau tak diminta maka kita wajib mengamankannya,” tutur Sahat Tua Simanjuntak. (min)
