Jakarta – Minimnya sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengakibatkan kurangnya peserta yang mengikuti jaminan bagi para pekerja migran tersebut. Dari 6,5 juta PMI yang tersebar diberbagai negara hanya 400 ribu PMI yang sudah mengikuti program asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut masih sangat sedikit apabila dibandingkan dari pekerja yang bekerja di luar Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz menuturkan, calon PMI atau PMI sudah mendapat perlindungan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diperluas. Melalui JKK, PMI akan dilindungi saat bekerja di luar negeri. Perlindungan diberikan dari kematian hingga kecacatan, termasuk hilang akal budi. Hal itu mengingat banyaknya masalah yang dialami PMI, seperti penyiksaan atau pemerkosaan.
“Mengingat manfaat yang besar bagi PMI, saya berharap BPJS Ketenagakerjaan harus segera memperluas sosialisasi, sehingga banyak peserta yang mendaftar asuransi BPJS Ketenagakerjaan,” tuturnya di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso menjelaskan banyak masyarakat yang belum tahu adanya perubahan perlindungan asuransi dari konsorsium swasta ke BPJS Ketenagakerjaan. “BPJS Ketenagakerjaan sangat minim untuk memberikan edukasi untuk para pekerja terkait perubahan konsorsium yang sekarang sudah dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Imam.
Imam juga menjelaskan manfaat lain dari keikutsertaan PMI dalam program BPJS Ketenagakerjaan, antara lain manfaat beasiswa atau pelatihan kerja yang didapatkan oleh anak dari calon PMI atau PMI yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan diperlukan guna meningkatkan potensi perlindungan terhadap 6,5 juta PMI di luar negeri.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan Koimudin mendorong para calon PMI maupun PMI di Sumsel untuk mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan, karena manfaatnya yang sangat banyak dan bisa melingungi para PMI apabila mengalami kecelakaan kerja.
Ia juga menyambut gembira dengan adanya Kunspek Komisi IX DPR RI ke Sumsel ini. “Kami jadi tahu apa saja kekurangan yang perlu kami koreksi, sehingga bisa meningkatkan pelayanan kami untuk para PMI di Sumsel,” tutur Koimudin. (sam)
