Pasuruan – Beberapa pekan terakhir tersiar isue yang sangat menyesakan dada, di gedung wakil rakyat Kab.Pasuruan. Isue yang berkembang diakhir tahun 2018, terkait anggota dewan Kabupaten Pasuruan yang “mengakuisisi” sejumlah proyek Penunjukan Langsung (PL) pada sejumlah OPD yang ada.
Seperti yang disampaikan oleh narasumber yang berhasil diwawancarai Transparansi dan minta namanya untuk disamarkan dengan alasan keamanan, sebut saja “R”.
” Untuk proyek PL disejumlah OPD pada akhir tahun ini hampir 90% telah diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pasuruan,”ucapnya.
Ditambahkan, jika rekanan tidak memiliki hubungan koneksitas dengan anggota dewan tersebut, maka tidak akan mendapatkan pekerjaan. Rata-rata proyek PL mulai harga Rp.100juta hingga Rp.200juta, pun demikian juga dengan sejumlah paket proyek dengan kisaran harga Rp.300jutaan. Contoh nyata yakni proyek MCK dari Dinas PUPR dan proyek 18 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) milik Dinas Bina Marga.
