Hal tersebut bisa berupa tata sopan santun, adat-istiadat, akhlak, dan ilmu agama. Menurut Pakde Karwo, pendidikan tersebut penting diberikan agar anak didik dapat secara spontan mengetahui sisi negatif dari perkembangan dunia digital.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Pakde Karwo meminta kepada seluruh guru agar tidak melakukan demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi. Pakde Karwo mengajak, lebih baik duduk bersama di Gedung Negara Grahadi Surabaya melakukan dialog membicarakan segala permasalahan dengan mencarikan solusi.
“Apabila melakukan demonstrasi di jalan ditakutkan akan disusupi orang lain yang mempunyai kepentingan lain dan bisa menimbulkan perbuatan anarkis,” jelasnya.
Saat disinggung masalah keberadaan guru honorer, Pakde Karwo mengatakan, bahwa Pemprov Jawa Timur memfasilitasi para guru tidak tetap (GTT). Keberadaan mereka dinilai Pakde Karwo sangat dibutuhkan. Akan tetapi, untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus melalui proses sesuai undang-undang.
“Kalau untuk mengubah undang-undang itu merupakan wewenang DPR Pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI, Dr. Unifah Rasyidin mengatakan, bahwa PGRI sebagai organisasi profesi berperan untuk memerangi dan melawan kebodohan. Selain itu juga untuk mengangkat harkat dan martabat guru. Sejalan dengan berkembangnya dunia digital, PGRI menantang semua guru untuk mempunyai andil dalam gagasan ikut mengembangkan dunia digital.
“Guru harus inspiratif, perannya tidak bisa tergantikan oleh teknologi walaupun perkembangan teknologi begitu cepat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Unifah Rasyidin berharap agar seluruh guru harus terus meningkatkan ilmu pengetahuannya, seiring dengan perkembangan teknologi.
“Caranya ya dengan mengikuti inovasi, saling terbuka dan membuka jejaring, serta harus senang membaca agar tidak terjerat oleh berita yang tidak benar alias hoax,” tuturnya. (min)
