“Pada BPK faktanya begitu, harusnya padahal yang berperan itu DPR. Pembahasannya harus melibatkan DPR, tidak bisa tidak. Karena BPK itu menjalankan amanah DPR sebagai lembaga eksternal audit. Itu sebenarnya alatnya DPR, bukan alat pemerintah,” tegasnya.
Legislator daerah pemillihan Jawa Tengah VI itu juga mengingatkan bahwa BPK bukan lembaga politik. Oleh karena itu, dalam kegiatan sehari-harinya apalagi menyangkut temuan, diusahakan untuk tidak dicamputi oleh kepentingan politik.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Elviana menyoroti masukan lain yang diberikan oleh civitas akademika yang mengharapkan sebaiknya peran DPR RI dalam proses pemilihan Anggota BPK RI tidak terlalu banyak. Elviana menjelaskan, proses pemilihan tersebut diserahkan kepada pemerintah seutuhnya, guna mencapai tujuan untuk menjadikan BPK sebagai lembaga yang independen dan kredibel, karena tugas BPK adalah mengawasi pemerintah.
“Dan dalam kondisi sekarang, fungsi pengawasan dari DPR RI yang sangat lemah, dengan tidak bolehnya DPR melihat anggaran sampai satuan tiga, maka sebenarnya DPR berharap hasil pemeriksaan BPK itulah sebagai salah satu pintu masuk bagi DPR untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBN oleh Pemerintah sesuai dengan UUD 1945,” jelas Elviana.
Legislator PPP itu menambahkan, karena revisi UU BPK ini merupakan usul inisiatif pemerintah, maka di dalam revisi UU itu, pemerintah juga telah memasukkan salah satu pasal dimana tim seleksi bagi Anggota BPK harus dari pemerintah. Elviana menegaskan akan mengajak debat sealot mungkin dalam pembahasannya nanti, karena menurutnya ini adalah celah pelemahan fungsi BPK itu sendiri.
“Bagaimana mungkin BPK mengawasi pemerintah, lalu pemerintah yang menyeleksi siapa yang akan duduk menjabat di BPK. Ya jadi enggak tercapai nanti tujuan dari revisi UU ini, yang tujuannya untuk memperkuat peran BPK dalam pengawasan internal pemerintah,” tutup legislator dapil Jambi itu. (sam)
