Selain menumbuhkan kepercayaan, lanjut Pakde Karwo, penerapan SNI pada produk IKM di Jatim sangat penting dalam meningkatkan mutu, daya saing dan pertumbuhan usaha yang sehat. Apalagi perdagangan dalam negeri Jatim sangat baik dimana pada tahun 2017 tercatat surplus sekitar 164 triliun rupiah.
Pemprov Jatim, lanjutnya, terus memberikan pendampingan penerapan SNI bagi IKM, sampai dengan memperoleh sertifikasi baik manajemen maupun produk. Pendampingan ini diantaranya dengan menyiapkan manajemen mutu, penataan proses produksi dan pengujian produk.
Terhadap IKM yang belum memperoleh standar SNI, Pemprov Jatim menyiapkan inkubator untuk membenahi kualitas produk termasuk packaging sebelum diajukan ke BSN.
“Kami terus mendorong para pelaku IKM agar produknya terstandardisasi, apalagi hasil sensus tahun 2016 lalu jumlah UMKM di Jatim 12,1 juta, naik sekitar 300 persen dari tahun 2008 yang sebanyak 4,2 juta UMKM,” katanya.
Sementara itu, Kepala BSN Prof. Dr. Bambang Prasetya, M.Sc mengatakan, ini merupakan kedua kalinya Jatim dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional. Hal ini tidak terlepas dari dukungan kuat dari Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Pakde Karwo.
Menurutnya, penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional sudah menjadi tradisi sejak lama di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran bila ingin berkompetisi dengan baik maka tidak bisa meninggalkan standardisasi.
“Inilah pentingnya standardisasi, suatu industri bila ingin masuk pasar harus dijamin dengan produknya yang bagus,” katanya. (guh)
