Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai pemerintah belum serius memajukan dan mengembangkan sektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini terlihat dari minimnya alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk Kementerian Koperasi dan UKM.
“Fokus pemerintah pada koperasi, saya lihat agak kurang. Peningkatan-peningkatan yang dilakukan dengan anggaran sebesar itu menurut saya kurang efektif,” ujar Hekal usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan jajaran Kemenkop UKM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018).
Hekal menuturkan, pagu anggaran Kemenkop UKM sebesar Rp 961 miliar
tidak akan maksimal untuk membina serta menumbuhkembangkan koperasi dan UKM, sebab masyarakat tidak diberikan kemudahan untuk akses permodalan. Karena dengan anggaran demikian, ada 200 ribu koperasi yang ada, dimana yang sehat hanya 80 ribu dan 70 ribu masih butuh pembinaan,” urainya.
Padahal, legislator Partai Gerindra itu menambahkan, koperasi dan UKM
merupakan ujung tombak untuk menggairahkan kehidupan ekonomi
masyarakat. Koperasi bisa memberikan wadah untuk menunjang perkembangan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.
