Tidak hanya Pemerintah Daerah, lanjut Anas, tata kelola keuangan di tingkat desa juga terus direstorasi. Desa di seluruh Banyuwangi telah menggunakan pelaporan keuangan dengan E-Village Budgeting. Yakni, sistem keuangan berbasis online.
“Jadi, kita bisa memantau sekaligus mengontrol penggunaan anggaran di tingkat desa secara langsung,” imbuh Anas.
Untuk mewujudkan E-Village Budgeting tersebut, Banyuwangi mendorong semua desa untuk menerapkan smart kampung. Di mana, program smart kampung tersebut menuntut pelayanan Pemerintah Desa dapat beradaptasi sekaligus memanfaatkan teknologi informasi dan internet.
“Tidak hanya sistem keuangan, dengan smart kampung ini, berbagai pelayanan administrasi di tingkat desa juga bisa diakses lewat internet. Hal ini membuat pelayanan semakin efisien. Jarak tempuh dari desa ke kota bisa dilipat dengan ini,” urai Anas.
Banyuwangi merupakan salah satu dari 12 ploting sebagai tuan rumah rakor tersebut. Untuk tingkat kabupaten sendiri hanya ada lima. Banyuwangi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Untuk yang di Banyuwangi ini, diikuti utusan dari beberapa provinsi. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, NTB, dan Banten. (hms/ais)
