Dalam konstelasi politik Nasional menjelang Pilpres dan Pileg yang dihelat bersamaan pada 17 April 2019, semua parpol, tak terkecuali Partai Golongan Karya (Golkar), terus melakukan sosialisasi dan konsolidasi di tingkat daerah.
Lantas, apa yang sudah dilakukan Golkar? Berikut hasil bincang-bincang ringan Sahat Tua P. Simanjuntak SH, Sekretaris DPD I Golkar Jatim yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, bersama wartawan Koran Transparansi-wartatransparansi.com.
Golkar adalah salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Apakah memenangkan Pilpres menjadi sebuah prioritas?
Mengusung pasangan Jokowi-Ma’ruf merupakan kebijakan langsung dari pusat (DPP Golkar) Karena kebijakan, maka semua DPD I dan II, wajib untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Bagaimana dengan Pileg?
Sama halnya dengan Pilpres, Pileg juga menjadi prioritas, sehingga Golkar di Jawa Timur bisa kembali ke khitahnya sebagai partai besar, partai pemenang di 2019 mendatang.
Mengembalikan Partai Golkar ke khittah, tentu butuh kerja keras. Strategi apa yang sudah dilakukan?
Sebenarnya, semua sudah jalan. Tinggal sekarang, bagaimana semua elemen, baik kader maupun simpatisan, terus bergerak melakukan sosialisasi dan konsolidasi di tingkat daerah.
Memang, ini bukanlah pekerjaan sesaat yang mudah. Butuh pengorbanan waktu dan tenaga. Tapi, pekerjaan itu akan menjadi mudah jika semua merasa bertanggung jawab untuk membesarkan partainya. Punya satu tekat kebersamaan. Semua harus bergerak untuk memenangkan Pileg dan Pilpres.
Dan sebagai Sekretrais, satu dari sekian tugas saya adalah membantu ketua DPD Golkar Jatim untuk kembali membawa Golkar di jajaran atas perolehan suara. Jadi, semua potensi harus dimaksimalkan.
April lalu, sekitar 400 fungsionaris Golkar se Jatim mengikuti orientasi. Tujuannya?
Kegiatan tersebut semacam pembentukan karakter untuk semua kader yang ikut nyaleg. Menciptakan caleg yang berkualitas dan bersih, bebas korupsi dan narkoba. Mereka (caleg) juga diharuskan tes urine yang dilakukan BNNP Jatim.
Dalam orientasi itu, ada delapan 8 materi pokok berkaitan dengan kegolkaran. Antaranya, materi strategi pemenangan pemilu serentak, dinamika kelompok, isu strategis dan kebangsaan, persepsi publik penggalangan pemilih di Pileg dan Pilpres. Juga ada komunikasi politik dan medsos, ketentuan penyelenggara pemilu, konsolidasi kepartaian serta tupoksi fungsionaris dan kode etik.
Artinya, orientasi ingin melahirkan anggota legislative yang benar-benar mampu mengemban amanah rakyat?
Golkar ingin meningkatkan kualitas dan integritas para caleg. Dengan begitu, ketika nanti terpilih, maka anggota dewan dari Golkar tak hanya sekadar mampu mengawal kepentingan rakyat, tapi juga menjadi politisi yang amanah dan berintegritas. Anggota yang benar-benar bertanggung jawab.
Bagaimana dengan kekuatan mesin partai?
Untuk mengetahui kekuatan itu, DPD Partai Golkar Jatim telah memberlakukan sistem audit organisasi. Dibanding DPD parpol lain, Golkar satu-satunya yang melakukannya. Baru kali ini ada parpol melakukan audit organisasi. Audit organisasi sangat penting selain pendataan internal juga untuk mengetahui kekuatan mesin partai dalam Pemilu 2019. Jika struktur mesin partai akuntable, maka so pasti siap untuk Pileg dan Pilpres.
Pansus RUU Pemilu menyetujui adanya penambahan kursi DPRD Jatim. Bagaimana menyikapi peluang itu, sementara pada Pileg 2014, dari 10 parpol, Golkar hanya mampu berada di urutan lima dengan perolehan 11 kursi?
Peluang bahwa Golkar ingin menaikkan target kursinya di DPRD Jatim. Kita akan mengupayakan bisa bertambah 18 hingga 20 kursi. Adanya penambahan sekitar 20 persen kursi di dewan, tentu kami juga optimistis bila meloloskan sekitar 15 hingga 17 persen kursi. Tapi, kembali lagi bahwa konsolidasi di tingkat daerah untuk memperoleh target tersebut.
Kami mengapresiasi peran DPR RI dengan adanya penambahan kursi tersebut, mengingat jumlah penduduk di Jatim mencapai 30 juta jiwa, layaklah Jatim menambah kursi dewan. Malah, jumlah ideal yang sebaiknya ada di kursi dewan mencapai 130 kursi bukan 120 kursi.
Sebab, semakin banyak yang diwakili, jumlah dewannya seharusnya juga bertambah. Sehingga, akan mempermudah penyerapan aspirasi hingga komunikasi. Tapi, jumlah 120 tersebut sudah menjadi kompromi yang paling ideal.
Berangkat dari Dapil I (Surabaya-Sidoarjo), Anda sudah dua periode menjadi anggota DPRD Jatim. Kini, Dapil yang telah sukses mengantarkan Anda menjadi anggota dewan, harus Anda tinggalkan jauh ke Dapil Jatim IX yang meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi. Kenapa tak bertahan saja?
Dengan jabatan saya sebagai Sekretaris DPD Golkar Jatim, sebenarnya bisa saja bertahan di Dapil I. Tapi, ini saya lakukan sebagai pembelajaran politik.
Pembelajaran, bahwa seseorang itu kalau sudah dua periode, perlu dia memberi kesempatan kepada generasi di bawahnya untuk bisa jadi. Kesadaran ini harus dimiliki oleh semua anggota dewan.
Bahwa kekuasaan yang ia terima itu bukan miliknya dia, tapi milik semua teman-teman yang ikut menjadikan dia. Nah, kalau sudah dua periode dia harus segera pindah supaya teman yang di bawah tadi yang selalu kalah karena selisih suara bisa jadi. Politik itu ‘the winner is not takes all’. Pemenang itu tidak harus mengambil semuanya. Harus berbagi. Supaya kaderisasi di partai itu berjalan dengan baik.
Keberanian Anda menentukan pilihan Dapil Jatim IX yang jauh, apa tak takut gagal?
Bagi saya tak ada kamus takut gagal. Ada ungkapan pepatah Batak, ‘Tanda Lagum Asa Hasea Ho. Matmet Si Hapor Punjung Diujung Do Simanjujungna’. Artinya, ‘Kenalilah akan diri sendiri supaya sukses. Sekecil apapun belalang tetap kepalanya menjadi junjungannya’. Saya tahu dengan kemampuan saya, makanya saya terus berikhtiar. Kerja keras, bersosialisasi dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya.
Memang capek, tapi itulah pilihan saya. Andai kalah, tidak masalah. Saya tidak kecewa. Yang penting, kursi Golkar terisi. Saya sudah dua periode berturut-turut. Jadi dalam satu dapil, jangan lihat Sahat jadi. Tapi lihat kursi Golkar terisi di sana. Soal siapa yang duduk di sana, itu garis tangan.
Harapan Anda terhadap DPD II?
Sama dengan DPD I, DPD II pun harus punya target menambah kursi. Misalnya untuk Surabaya. Saat ini kursinya ada empat. Di 2019, kursinya harus bertambah. Caranya, ya dengan kerja keras. Tidak hanya sebatas menyuarakan wacana, program ini dan itu, tapi kurang maksimal jalannya. Semua harus dimaksimalkan. Di situlah peran seorang ketua untuk memaksimalkan kemampuannya, mampu mengorbankan waktu dan kepentingan pribadi demi partai. (wetly ha aljufri)
