” Dari permasalahan inilah kami menempuh jalur hukum hingga melaporkan PT Fajar Parayangan ke Polisi. Dan, bila perlu, kalau tunggakan pembayaran belum dilakukan, kami akan bongkar jembatan dan mengambil beton milik kami, apabila sesuai dead line pembangunan jembatan rampung akhir Desember 2018 ini” pungkasnya
Terpisah, menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Pemkot Kediri, Budwi Sunu mengatakan, bahwa polemik pembayaran bukan menjadi ranah Pemkot melainkan urusan internal pihak Rekanan.
” Kalau secara pembayaran, Pemkot Kediri sudah terbayarkan secara lunas terhadap pihak rekanan. Kalau ada tunggakan, itu bukan menjadi ranah kami dan urusanya rekanan. Meski demikian, kami siap memfasilitasi mediasi kalaupun polemik itu masih terjadi” ungkapnya.
Sekedar mengingatkan, jembatan Brawijaya itu dibangun pada masa Wali Kota Samsul Ashar, dari dana APBD Kota Kediri. Namun, proyek itu tersendat setelah terjadi kasus hukum.
Bahkan, Pemkot Kediri sejak 2015 telah mengalokasikan anggaran untuk penyelesaian pembangunan jembatan, namun urung terserap, sebab terkendala kasus.(bud)
