“Ini hal mendesak yang harus segera diselesaikan. Baru kemudian APBD 2019 harus sudah harus disahkan dan didok pada 15 Desember nanti,” kata Pakde.
Sementara itu, Plt Bupati Malang yang sebelumnya Wakil Bupati Malang Sanusi saat ditemui menyadari bahwa psikologi birokrasi di Pemkab Malang tengah diuji. Sanusi akan mengawasi ketat setiap layanan kepada masyarakat.
“Saya minta semua staf harus mempercepat layanan kepada masyarakat. Mempercepat perizinan. Saya akan pantau langsung bersama Inspektorat,” kata Sanusi.
Bagaimana jika nanti dalam perkembangannya ada staf atau kepala dinas yang dijadikan saksi atau malah menjadi tersangka? Sanusi menuturkan akan mengikuti proses hukum yang ada. (min)
