“Penghasilan bisa untuk belanja kebutuhan pokok. Selebihnya bisa ditabung untuk mengembangkan usaha atau untuk keperluan lain,” tandasnya.
Pemerintah desa bisa menganggarkan maksimal Rp 100 Juta
Bagi pemerintah desa yang belum melaksanakan program Kanggo Riko, DPMD optimis pada tahun 2019 seluruh desa di Banyuwangi bisa melaksanakan program tersebut.
“Setiap desa bisa mengalokasikan maksimal Rp 100 Juta. Tapi semua tergantung kewenangan dan skala prioritas masing-masing desa. Tidak ada intervensi,” tegas Zen.
Sementara itu, Kepala Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Untung, menyambut baik munculnya program Kanggo Riko.
Di Sukojati, lanjutnya, banyak warga kurang mampu yang memiliki usaha kecil-kecilan dengan peralatan dan modal seadanya.
“Tahun depan akan kita alokasikan. Ini program pengentasan kemiskinan yang sangat bagus. Nanti kita juga tetap melaksanakan program bedah rumah,” tandasnya.
Untung menilai, program Kanggo Riko ibarat memberi kail dan bukan memberi ikan. Bagi warga yang mendapat bantuan tentu akan memanfaatkan barang atau peralatan untuk menjalankan usaha.
“Coba kita beri uang tunai. Bukan dibelikan peralatan, malah dipakai belanja (barang konsumtif) ke pasar,” ujarnya sambil berkelakar. (def)
