“Keilmuan kita harus bisa memberikan dorongan pada Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi , hukum harus terus bergerak agar bisa memfasilitasi produk-produk yang ada,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Pengajat HTN dan HAN Provinsi Jawa Timur, Dr. Siti Marwiyah, SH, M.Hum mengatakan, musda yang diselenggarakan merupakan agenda untuk memilih Kepengurusan yang baru.
Dengan mengangkat tema “Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Administrasi dan Hukum Pidana”, diharapkan musda tersebut dapat ikut ambil bagian dalam menyelesaiakan persoalan bangsa tentang hal hukum. Utamanya soal banyaknya kepala daerah yang tertanggkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhir-akhir ini.
“Apakah mereka ada unsur niatan atau sengaja melakukan tindak korupsi dengan menerima Angpao (Uang Hari Raya) yang jumlahnya tidak seberapa, hingga mereka ditetapkan sebagai orang yang melakukan tindak pidana,” jelasnya. (ais)
