Menurut Sahat, Pemkot Surabaya dinilai tak adil dalam pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum 2019. “Kalau mau adil, tertibkan seluruh bendera parpol yang ada di Kota Surabaya. Jangan bendera Partai Golkar saja yang ditertibkan sedangkan bendera parpol penguasa dibiarkan,” sindir politisi Partai Golkar.
Kalau mengacu pada aturan Pemilu, yang berhak untuk menertibkan APK adalah Bawaslu/Panwaslu ditingkat kabupaten/kota. “Kalau ditemukan pelanggaran Bawaslu yang bertindak dengan memerintahkan linmas kota bukannya Satpol PP. Ini jelas Satpol PP Kota Surabaya arogan. Saya protes keras atas ketidakadilan ini,” pungkasnya. (ais)
