Bondowoso – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendorong kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian di wilayah masing-masing.
Apalagi, provinsi yang terletak di wilayah timur pulau Jawa ini berbasis agro industri dan agro bisnis yang dapat dikembangkan untuk kemandirian ekonomi dan penggerak ekonomi kerakyatan.
“ Kita didukung tanah yang subur dan adanya bahan-bahan pokok yang berasal dari daerah sekitar wilayah Jawa Timur, ujar Gubernur pada acara serah teima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso di Pendopo Kabupaten Bondowoso, Rabu (3/10).
Gubernur Jatim menjelaskan, penerbitan Perda di setiap Kabupaten/Kota di Jatim ini memiliki arti luas. Yakni berfungsi untuk melindungi tanah pertanian yang berkelanjutan agar tidak beralih fungsi menjadi lahan perumahan ataupun industri.
Di Jawa Timur sendiri setiap tahun, tanah pertanian yang beralih fungsi seluas 1.080 Ha, terangnya.
Melihat pentingnya perda tersebut, Pakde Karwo mengusulkan kepada Bupati Bondowoso terpilih KH. Salwa Arifin agar segera menerbitkan Perda tentang Pertanian. Hal tersebut disampaikan, mengingat kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Bondowoso terhadap PDRB cukup besar yaitu sebesar 31,80 persen.
Selain itu, Pakde Karwo juga mengusulkan kepada Bupati Bondowoso terpilih agar memperhatikan tentang persoalan Sumber Daya Manusia (SDM). Kabupaten Bondowoso diharapkan segera memberlakukan program dual track pendidikan.
Baik untuk pendidikan tingkat SMA, MI, Aliyah, maupun Wustho juga memberlakukan program pendidikan dual track. Artinya semua pendidikan selama dua hari setiap minggu diberikan pendidikan keterampilan, ungkapnya.
Pemprov Jatim, sebut Pakde Karwo, telah memprogramkan sembilan bidang ketrampilan dalam usaha peningkatan SDM. Kesembilan keterampilan yang ditawarkan tersebut antara lain menyangkut tata boga, otomotif, seni/teater, menjahit dan lain-lain.
Itu kita tawarkan sesuai dengan minat siswa, ujar Pakde Karwo.
Sementara untuk meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bondowoso, Pakde Karwo berharap agar Pemkab Bondowoso menunjangnya lewat peningkatan bidang kesehatan juga.
Pada kesempatan itu, Pakde Karwo juga mengingatkan soal kondusifitas wilayah di Kabupaten Bondowoso. Dirinya berharap, kondisi dan situasi tersebut bisa terjaga dalam usaha membangun keamanan dan kenyamanan.
“Apalagi pasca pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bondowoso. Saya mengharapkan agar Pak Bupati dan Wakil Bupati agar segera melakukan silaturahmi dengan melibatkan semua elemen, yaitu dengan forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan forum-forum di masyarakat. Ini penting sekali,” pesannya.
Masih menurut Pakde Karwo, kekompakan yang dibangun antara bupati dan wakil bupati dengan DPRD dan masyarakat menjadi syarat utama dalam pembangunan. Karena dalam konsep pembangunan, hubungan yang baik dengan DPRD dan masyarakat sangat penting.
Demikian juga halnya dalam merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bondowoso.
Pakde Karwo meminta agar Bupati dan Wabup Bondowoso terpilih untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama DPRD Kabupaten Bondowoso untuk menentukan titik nol dalam mewujudkan target kinerjanya.
Pakde Karwo mengharapkan kepada Bupati Bondowoso terpilih untuk bisa menekan jumlah pasar modern. Hal tersebut dimaksudkan sebagai langkah pemerdayaan masyarakat sesuai dengan visi dan misi. Selain itu agar produk lokal lebih dikenal dan pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. “Atau 50 persen bahan yang dijual itu berasal dari produk lokal,” pintanya. (fir/ais)
