Sumenep – Aksi demo ke kantor Badan pelaksana jaminan kesehatan (BPJS) kab. Sumenep (3/10) semakin memanas, menyusul pemberitaan sebelumnya di media online.
Pimpinan BPJS Kab. Sumenep, merasa telah menerima ancaman dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kab. Sumenep.
Pernyataan Endang Sulastri selaku Direktur BPJS kab. Sumenep itu memantik amarah semua LSM yang ada di Kabupaten Sumenep,
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Sumenep bersàtu (GARIS) Supardi, menyampaikan orasinya dengan mengklarifikasi pernyataan Direktur BPJS kab. Sumenep Endang Sulastri yang merasa mendapat ancaman dari LSM. Padahal kata Pardi dirinya sudah lima kali mendatangi kantor BPJS dan lima kali juga menerima penolakan dengan alasan pihak Direktur BPJS tidak ada di tempat.
Selain itu juga, mempertanyakan Kartu Indonesia sehat (KIS) yang tidak sama dengan NIK Kartu Keluarga ( KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga berdampak kepada pelayanan kesehatan ditingkat kecamatan dan Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Moh. Anwar Kab. Sumenep
Juga, sambungnya, kurangnya sosialisasi dari pihak BPJS kepada pengguna kartu BPJS yang alokasi anggarannya diambil dari dana APBN terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, akibatnya masyarakat miskin tidak tahu tentang BPJS dan cara penggunaannya, perlu diperhatikan kepada Pihak BPJS ini menyangkut masalah jiwa. Tegasnya.
