Surabaya – Gubernur Jawa Timur mendukung sepenuhnya penandatanganan
Perjanjian kerjasama atau PKS Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi di Jatim.
“Dengan PKS ini, kepala daerah tidak perlu khawatir lagi ada kriminalisasi kebijakan,” tegas Soekawpo, Gubernur di Grahadi Surabaya, Selasa (18/9).
Gubernur Jatim mengatakan, dukungan tersebut diberikan karena salah satu point penting dari PKS ini adalah ke depan, semua dugaan penyimpangan kebijakan ditangani APIP terlebih dahulu. Jika hanya
kesalahan administrasi, itu tidak akan dilanjutkan ke ranah pidana.
Dengan begitu kekhawatiran para kepala daerah terkait adanya potensi kriminilisasi kebijakan di lingkungan pemerintah akan berkurang. Sebelum ada PKS ini, para kepala daerah khawatir tersangkut pidana
karena salah administrasi dalam menjalankan program pemerintah yang
memanfaatkan APBD.
