Isu lain yang menjadi konsen yakni kurangnya kapasitas arsitektur global terutama PBB dan Dewan Keamanan dalam mengatasi masalah perdamaian dan keamanan yang muncul di berbagai belahan dunia. “Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan tujuan MIKTA dalam memperkuat arsitektur PBB untuk perdamaian dan keamanan internasional,” tegas Bamsoet saat membacakan closing remarks 4th MIKTA Speakers Consultation, Minggu (16/09) di Istana Tampak Siring, Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Bamsoet menekankan pentingnya membangun sinergi antara pembangunan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan sebagai alat memajukan perdamaian dan kesejahteraan global.
Dalam hal ini, kerja sama antar parlemen adalah fundamental untuk mendukung sinergi tersebut, termasuk melalui penyelenggaraan the 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD).
Isu tentang perlindungan dan partisipasi perempuan juga menjadi poin yang menjadi konsen dalam pertemuan ini, Bamsoet menjelaskan bahwa perempuan harus mampu menjadi agen perdamaian dan keamanan berkelanjutan
“Kita juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan kerangka legislatif untuk tidak hanya melindungi dan mencegah perempuan menjadi korban
konflik . Kita juga menegaskan kembali pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik,” tukas Bamsoet.
Beberapa ancaman global tersebut menjadi tantangan negara yang tergabung dalam MIKTA untuk berjalan bersama-sama dalam menghadapi ancaman tersebut. Seluruh delegasi pun menyambut baik adanya soliditas
yang semakin kuat di antara negara anggota MIKTA tersebut. (sam)