Sumenep, WartaTransparansi.com – Ketua Indepandent Pengawas Keuangan (LIPK) kab. Sumenep, mendesak Polres kab. Sumenep lebih serius mengatasi Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah dari Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) tahun 2015 yang sudah dilimpahkan kepada pihak polres.
Dana anggaran sebesar 150 juta di hibahkan oleh Ketua DPRD kab. Sumenep ke Dinas kesehatan dan dikelola untuk pembangunan Gedung Polindes di Desa Palokloan Kecamatan Gapura kab. Sumenep, oleh politisi partai PKB yang saat ini masih menjabat sebagai ketua DPRD kab. Sumenep, Herman Dali Kusuma, Kata Sayfiddin ketua Lembaga Independent Pengawas Keuangan (LIPK) kab. sumenep (12/9)
Menurut zai seharusnya pihak polres tidak lamban mengusut tuntas persoalan jasmas 2015 yang sudah jelas-jelas melanggar hukum, saya tidak main-main dengan hukum, apalagi dalam hal ini di lakukan oleh Ketua DPRD kab. Sumenep
” saya akan kawal persoalan ini sampai keranah hukum” kilah dia.
Di katakan Zai, kinerja Polres patut dipertanyakan jika tidak bisa menyelesaikan masalah Jasmas 2015 ini yang di kelola oleh Ketua DPRD Kab. Sumenep, dan saya sangat menyayangkan jika kasus ini nantinya mandek ditempat dan tak ada solusi. Publik harus tahu. Pungkasnya
sementara Kabag Humas (polres ) Kab. Sumenep, Ibda Agus Suparno, belum bisa memberikan keterangan terkait hal tersebut, pihaknya masih mau konsultasi dengan Kasat Reskrim sehubungan hal tersebut.
Saya akan konfrmasi dulu kepada bapak Kasat Teskrim sehubungan dengan hal tersebut. Saat dikonfimasi Via watshaf oleh wartatransparansi.com. (sal)
